REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyebut langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Menko Perekonomian, merupakan bagian dari penegakkan hukum. Pemeriksaan itu perlu dilakukan untuk pengembangan penyelidikan.

"Pemanggilan Airlangga Hartanto di Kejagung tentunya terkait proses hukum, karena bisa jadi penyidik menemukan dugaan adanya rangkaian peristiwa, keterkaitan kerjasama antar pelaku dalam melakukan perbuatan. Sehingga perlu dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung," kata Azmi, Rabu (26/7/2023).

Penyidik Kejagung melakukan pemanggilan ini, menurut dia, karena ada pengembangan hasil penyidikan. Diingatkannya, sepanjang terdapat bukti seseorang ikut berperan atau membantu mewujudkan tindak pidana maka juga dianggap sebagai pembuat tindak pidana.

"Tentunya perbuatan inilah yang nantinya  akan digali lebih jauh untuk dimintai pertanggungjawaban pidana," ujar Azmi.