Selasa 01 Aug 2023 19:10 WIB

Pemprov: Pengembangan Sorgum dengan APBN 2023 di Kalbar Capai 300 Hektare

Budi daya sorgum di Kalbar masih perlu sosialisasi karena belum dikenal luas.

Tanaman Sorgum
Foto: istimewa
Tanaman Sorgum

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Endang Kusumayanti menyebutkan pengembangan budi daya tanaman sorgum dengan dana APBN 2023 di Kalbar mencapai 300 hektare (ha) dan saat ini tahap penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

"Yang sudah masuk dari Bengkayang seluas 150 ha," ujar Endang di Pontianak, Selasa (1/8/2023). 

Baca Juga

Ia mengatakan potensi pengembangan sorgum di Kalbar sangat besar terutama dari ketersediaan lahan kering berupa tegalan. Kalbar memiliki potensi tegalan untuk pengembangan pangan seluas 693.997 ha dan hingga saat ini baru dimanfaatkan seluas 126.753 ha atau 18,26 persen dengan tanaman aneka kacang dan umbi.

Sementara pada 2023 untuk pertanaman sorgum secara swadaya baru seluas 1,5 ha di Desa Sungai Bakau Kecil, Kabupaten Mempawah dimana kondisi pertanaman sudah berusia tiga bulan satu pekan. Produktivitas sorgum di Kalbar masih rendah pada 2022 untuk luas 0,4 ha menghasilkan produksi sebesar satu ton yang merupakan pertanaman swadaya petani.

Endang melanjutkan, tantangan pengembangan sorgum di Kalbar seperti petani belum banyak yang mau melakukan budi daya karena pengetahuan petani masih kurang. Kemudian ketersediaan benih sebar masih minim karena belum ada penangkar benih sorgum di Kalbar.

"Kalau benih didatangkan dari luar membutuhkan ongkos kirim yang cukup mahal, kepastian pemasaran, dan cara pengolahan produk sorgum yang belum dikenal," kata Endang.

Untuk pemanfaatan sorgum di Kalbar sejauh ini sebagian besar diolah dalam bentuk tepung untuk membuat kue, ada juga dalam bentuk beras sorgum, tapai dan lainnya. Ia berharap dengan pengembangan yang ada, tanaman sorgum lebih dikenal dan akrab dengan petani dan masyarakat Kalbar.

Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi baik dari aspek manfaat, budidaya dan pengolahannya. Begitu pula akses pemasarannya.

"Karena pada dasarnya jika ada pasar pasti akan ada budidaya. Pendampingan pemerintah provinsi untuk pengembangan sorgum dalam bentuk pemantauan karena biaya operasional tidak melekat di provinsi," ucap dia.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement