REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) menemukan adanya 89 murid yang diduga melakukan kecurangan dengan memalsukan data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK). Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Wahyu Mijaya, dugaan pemalsuan data yang dilakukan pada PPDB 2023 oleh para terduga pelaku tersebut lebih canggih.

Karena, kata dia, para pelaku mengedit QR Code yang tertera di dalam KK. Jadi saat dipindai, QR Code itu akan mengarah ke situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) palsu.

"Untuk yang sekarang kami temukan ini lebih canggih, jadi kalau kita QR Code, jadi QR Code itu bukan QR code dari Disdukcapil, dia buat QR Code tersambung ke URL seolah Disdukcapil, jadi verifikator ketika melihat benar ada tanda ceklis," ujar Wahyu, di Kantor Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, pada Kamis (3/8/2023).

Menurut Wahyu, dugaan pemalsuan data itu sempat membuat tim verifikator yang dibentuk Dinas Pendidikan Pemprov Jabar terkecoh. Sehingga, 89 murid itu diterima atau lolos dari tahap seleksi PPDB.

Saat disinggung soal adanya dugaan sindikat dari pemalsu dokumen tersebut, Wahyu mengatakan, belum dapat memastikannya. Karena, pihaknya bersama dengan instansi terkait dari unsur aparat penegak hukum sedang melakukan pendalaman.

"Apakah ini sindikat atau tidak? Ini kami belum bisa memastikan, tapi ini yang jelas tidak hanya di satu kota tapi 15 kabupaten dan kota. Ada yang modusnya sama, tapi link yang berbeda. Jadi tidak kesatuan link-nya sama," katanya.

Sebelumnya diberitakan, 89 murid yang diduga melakukan tindak kecurangan itu tersebar 28 sekolah di 15 kota dan kabupaten di Jabar. 

Wahyu menegaskan, Disdik Jabar terus melakukan pengawasan di tahap awal saat pendaftaran maupun setelahnya. "Kami mencoba agar tak kecolongan tim terus bergerak makanya menemukan setelah masuk sekolah ada yang memalsukan karena ada tim dilapangan dan tim yang ada di Kantor Disdik Jabar," paparnya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika