REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika politik menjelasng Pemilu 2024 semakin terasa. Salah satu bentuknya adalah manuver sejumlah pihak, baik institusi maupun lembaga, yang mengeklaim dapat dukungan dari Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU).
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan hal tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah alat yang bisa dipermainkan untuk kepentingan politik praktis.
"Nah ini supaya orang politisi ini tidak mempermainkan agama. NU saja kami nggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini-begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," ujar Yahya di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Pernyataan Yahya tersebut menanggapi adanya klaim dari partai politik maupun politisi yang mengaku telah mendapat mandat perjuangan dari PBNU dalam kontestasi politik 2024.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengaku jengkel karena NU selalu dinilai sebagai barang dagangan dalam politik praktis, termasuk klaim-klaim merepresentasikan NU.
"Bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU pokoknya tidak ada," kata dia.
Menurutnya, memang banyak warga nahdliyin yang aktif di partai politik, tetapi bukan serta-merta mewakili NU. Ia meminta agar aktor politik mengandalkan kredibilitasnya untuk meraup suara, bukan karena NU.
"Siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," katanya.
Sebelumnya, Gus Yahya meminta identitas agama tidak dimanipulasi menjadi senjata untuk meraih dukungan politik atau menyerang pihak lain. Praktik manipulasi semacam itu justru berpotensi menggiring agama sebagai sumber masalah.
"Kita harus mencegah agama kita menjadi masalah," katanya.
Menurut Gus Yahya, dua pemilihan umum terakhir, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi pengalaman buruk imbas penggunaan politik identitas.
"Pengalaman yang sangat buruk terkait politik identitas di mana orang menggunakan agama sebagai senjata untuk mendapatkan dukungan politik guna menyerang orang lain," kata dia.