REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin, mengatakan komitmen Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung capres yang berjanji melanjutkan program presiden Joko Widodo, sebagai pembuktian loyalitas kedua partai tersebut kepada Jokowi.

Harusnya di masa-masa mendekati Pemilu, menurut Najmuddin, Golkar dan PAN benar-benar mendengarkan suara dari akar rumput di mana ada banyak kader dua partai tersebut ingin mendukung capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

“Saya melihat elit-elit Golkar dan PAN kurang peduli dengan arus bawah yang umumnya menginginkan perubahan. Bila elit-elit Golkar dan PAN selalu menunjukkan kedekatan dengan Jokowi, maka kedua partai ini sedang menuju keruntuhan masa depannya,” kata Najmuddin, Selasa (8/8/2023).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan pihaknya akan berkoalisi di pesta demokrasi nanti dengan partai politik (parpol) yang memiliki komitmen melanjutkan kerja Presiden Joko Widodo.

Keputusan politik PAN ini mengikuti Keputusan politik Erlangga Ketum Partai Golkar. PAN dan Golkar, menurut Yoga, tak akan mendukung bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, di Pilpres 2024 mendatang. 

“Saya melihat statemen dua petinggi anggota KIB dari dua sisi. Pertama, dua anggota KIB ini sedang melakukan bargaining politik dengan PDI-P. Pimpinan PDI-P sampai hari ini tidak atau belum memberikan respon. Disi lain, elektabilitas dan popularitas Erlangga dan Zulhas tidak stagnan. Kedua,  pola dan kebijakan dua petinggi KIB, mencoba meredam riak politik yang terjadi dalam internal partai,” ujar Najmuddin.

Ia mencontohkan Golkar ada desakan pemberhentian Erlangga sebagai Ketum Golkar. Sementara itu, PAN menghadapi ancaman konstituennya yang banyak berpindah biduk. 

Menurut Najmuddin, kelakuan politik Golkar untuk selalu berada dalam pemerintah itu sudah biasa. Sementara itu PAN yang dipimpin Zulhas mengikuti jejak Golkar. Beda dengan PAN yang dipimpin Amin Rais yang selalu bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika