REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengecam para pejabat tinggi atas respon mereka yang "tidak bertanggung jawab" terhadap kerusakan akibat banjir. Ia mengatakan mereka telah "merusak" ekonomi nasional.

Kantor berita KCNA melaporkan Kim menginspeksi sebuah lahan di pantai barat pada hari Senin (21/8/2023) kemarin. Baru-baru ini air laut menghancurkan tanggul dengan sistem drainase yang tidak memadai, membanjiri lebih dari 560 hektar lahan, termasuk lebih dari 270 hektar sawah.

Kim mengecam para pejabat yang mengabaikan tugas  mereka dengan "sangat tidak bertanggung jawab." Kim mengkritik perdana menteri Kim Tok Hun karena menginspeksi lokasi bencana satu atau dua kali "dengan sikap sebagai penonton".

"Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, disiplin dan ekonomi pemerintahan Kabinet Kim Tok Hun semakin rusak dan, akibatnya, para pemalas merusak semua pekerjaan ekonomi negara dengan sikap kerja yang tidak bertanggung jawab," kata KCNA dalam siaran berbahasa Inggris, Selasa (22/8/2023).

Kim menambahkan sikap tidak bertanggung jawab dan kurangnya disiplin dari para pejabat tersebut "terutama disebabkan oleh sikap kerja yang lemah dan sudut pandang yang salah dari perdana menteri kabinet."

Kunjungan pekan ini merupakan kunjungan terbaru dari serangkaian inspeksi yang dilakukan Kim ke lahan pertanian yang dilanda banjir. Saat meningkatnya kekhawatiran akan krisis pangan di negara tertutup tersebut semakin menguat.

Profesor studi Korea Utara di Universitas Kyungnam, Korea Selatan  Lim Eul-chul mengatakan kritik keras Kim dapat menjadi pertanda perombakan kabinet. Hal ini juga menunjukkan ekonomi tidak berkembang seperti yang direncanakan.

"Bagaimanapun, Kim tampaknya sangat marah karena ekonomi nasional tidak berkembang seperti yang dia inginkan," kata Lim.

Korea Utara telah mengalami kekurangan pangan yang serius dalam beberapa dekade terakhir, termasuk kelaparan pada tahun 1990-an, yang sering kali disebabkan oleh bencana alam. Para ahli internasional memperingatkan penutupan perbatasan selama pandemi Covid-19 memperburuk keadaan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika