Selasa 22 Aug 2023 16:58 WIB

Haji Isam Laporkan Pemberitaan Tempo ke Dewan Pers dan Tuntut Minta Maaf

Laporan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers

Red: Agus raharjo
Kuasa hukum Andi Syamsuddin Arsyad, Junaidi Tirtanata melaporkan Majalah Berita Tempo (MBM) edisi 14-20 Agustus 2023 ke Dewan Pers pada Selasa (22/8/2023).
Foto: dok pribadi
Kuasa hukum Andi Syamsuddin Arsyad, Junaidi Tirtanata melaporkan Majalah Berita Tempo (MBM) edisi 14-20 Agustus 2023 ke Dewan Pers pada Selasa (22/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengusaha asal Kalimantan Selatan (Kalsel) Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam melalui kuasa hukumnya Junaidi Tirtanata melaporkan Majalah Berita Tempo (MBM) edisi 14-20 Agustus 2023 ke Dewan Pers pada Selasa (22/8/2023). Aduan itu terkait tulisan di rubrik opini berjudul 'Kontroversi Pengangkatan Pejabat KLHK' dan berita di rubrik lingkungan berjudul 'Comot Pasang Tanda Tangan' dan halaman 205 dengan judul 'Orang Daerah di Lembaga Basah'.

Dalam laporannya ke Dewan Pers, pihak Haji Isam merasa keberatan dengan tulisan opini yang mengulas soal pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Junaidi mengatakan, pihaknya secara khusus melaporkan tulisan opini di Majalah Tempo halaman 30 dan 31.

Baca Juga

Kuasa hukum Hai Isam juga melaporkan pemberitaan di Majalah Berita Tempo edisi 14-20 Agustus 2023 halaman 202, 203, 204 dengan judul 'Comot Pasang Tanda Tangan' dan halaman 205 dengan judul 'Orang Daerah di Lembaga Basah'. Laporan itu disampaikan kepada Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.

“Pelaporan dan pengaduan terhadap opini dan pemberitaan Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 14-20 Agustus 2023, judul opini 'Kontroversi Pengangkatan Pejabat KLHK' halaman 30 dan 31, dengan berita terkait halaman 202, 203, 204 dengan judul 'Comot Pasang Tanda Tangan' dan halaman 205 dengan judul 'Orang Daerah di Lembaga Basah',” kata Junaidi di kantor Dewan Pers dalam keterangan, Selasa (22/8/2023).