Prasetyo menjelaskan, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ITB membuat kuesioner resmi yang disebarkan kepada seluruh mahasiswa baru. Menurut dia, kuesioner ini merujuk pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Ia menyebut pihaknya baru mengetahui ada kuesioner tambahan dari pihak ketiga. “Jadi, kita sendiri juga tidak tahu bagaimana angket itu bisa tersebar karena di acara juga tidak ada info penyebaran angket (tambahan), selain angket yang dibuat oleh Satgas PPKS,” kata dia. 

Menurut Prasetyo, ITB sudah meminta pihak terkait untuk menutup akses kuesioner atau angket itu, setelah menjadi sorotan di media sosial (medsos). “Yang tersebar di medsos itu kan sebenarnya angket minor. Yang banyak diisi oleh mahasiswa tetap angket resmi dari satgas. Di mana angket resmi itu sudah mengikuti panduan PPKS yang disusun oleh Kemendikbud, dan tidak ada poin-poin (LGBT) seperti yang ramai di media sosial,” katanya.

Meski demikian, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf ITB atas kegaduhan yang muncul. Ia mengatakan, ITB akan berupaya melakukan pengecekan ulang materi atau poin-poin dalam kuesioner yang akan disebarkan kepada mahasiswa. “Kami akan melakukan introspeksi dan kami berterima kasih atas perhatian yang begitu besar dari masyarakat,” ujarnya.

Prasetyo mengatakan, pihak ketiga pun sudah menyampaikan permohonan maaf terkait masalah tersebut. “Jadi memang pihak ketiga tersebut sudah menyampaikan permohonan maaf juga bahwa ini bisa menyebabkan suatu kegaduhan,” kata dia.

Menurut Prasetyo, hal itu bisa menjadi perhatian dan pembelajaran bagi mitra ke depan. “Mitra kami juga sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ketidaknyamanan ini akan menjadi perhatian mereka. Jadi, momen ini menjadi positif bagi mitra kita karena menjadi pembelajaran untuk ke depannya dan lebih hati-hati terhadap kondisi sosial yang ada di lokasi setempat,” kata Prasetyo.