REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai melakukan Aksi Buruh Akbar 10 Agustus 2023, Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) melakukan evaluasi. Hasilnya, AASB meminta para buruh siaga penuh untuk melakukan aksi berikutnya hingga UU Cipta Kerja berhasil dicabut.
Anggota Presidium AASB, Rudi HB Daman, yang juga ketua umum GSBI menyebutkan bahwa salah satu keputusan strategis dalam Pertemuan Cisarua ini adanya kesepakatan untuk mengemui toko-tokoh politik, agama, dan organisasi rakyat.
“Kita tahu bahwa banyak tokoh politik, agama, dan tokoh organisasi rakyat lainnya yang yang sejak awal telah menolak terbitnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan untuk itu, kita akan mengajaknya berjuang bersama-sama,” kata Rudi, Rabu (23/08/2023).
Sementara itu, anggota presidium lainnya, Daeng Wahidin, yang juga presiden PPMI meyakinkan kepada peserta untuk tetap menjaga semangat anggota, yang semakin bangkit setelah menyaksikan Aksi 10 Agustus lalu heroik, tapi damai.
“Sebagai pimpinan, kita harus bisa menjaga semangat para anggota yang sedang tinggi-tingginya dengan menanyakan kapan lagi akan ada aksi berikutnya untuk mendesak pencabutan UU Omnibus Law ini,” ucap Wahidin dengan meyakinkan.
Pada akhir acara evaluasi, Ketua Umum LEM SPSI, Arif Minardi, menjelaskan bahwa menjelang aksi besar-besaran harus ada berbagai kegiatan aksi pendahuluan, baik yang terkait dengan UU Omnibus Law maupun kenaikan Upah 2024.
“Buruh harus siaga penuh karena aksi mendatang akan dilakukan bulan Oktober atau selambat-lambatnya tiga bulan sejak 10 Agustus, dan tanggal pastinya akan ditentukan dalam waktu dekat ini sambil menghitung kemugkinan adanya momentum Keputusan MK tentang Uji Formil,” kata Arif Minardi menegaskan.
Djoko Heryono, ketua umum SPN, mengatakan dalam aksinya buruh juga akan menyoroti keharusan dilaksanakannya Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H). Aktivis buruh lainnya, seperti Emelia Yanti dan Jumhur Hidayat, menyatakan dalam aksi para buruh akan terus menyoroti juga mengenai kesejahteran rakyat dalam perspektif perburuhan dan mengupas permasalahan buruh migran Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika