REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif mengganti mekanisme agunan menjadi skor kredit untuk memaksimalkan penyerapan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023. Sebagaimana diketahui, total  KUR pada tahun ini mencapai total Rp 460 triliun.

"Mestinya harus gunakan sistem credit scoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit scoring," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII 2023 di Tangerang, diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan dana KUR yang disediakan pemerintah saat ini memiliki kuota maksimal di angka Rp 500 juta per pemohon dengan besaran bunga pinjaman 6 persen. Namun tantangan yang dihadapi saat ini, kata Jokowi, kuota KUR yang dijatah senilai total Rp 460 triliun harus segera diserap sampai habis untuk pengembangan UMKM di Tanah Air.

"Problemnya ini harus disosialisasikan agar kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa, karena bunganya juga hanya 6 persen tapi betul-betul hanya untuk usaha mikro dan UKM," katanya.

Jokowi mendorong kepada otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar menghapus mekanisme agunan dalam urusan KUR. Sebagai mekanisme pengganti, kata Jokowi, dapat diterapkan kebijakan baru berupa skor kredit untuk menilai karakter pemohon sebelum besaran nominal pinjaman KUR diberikan.

"Melihat skornya, karakternya baik enggak, beri Rp 500 juta, Rp 300 juta, beri Rp 100 juta, mestinya seperti itu," Katanya.

Dikatakan Jokowi para pengusaha muda yang baru merintis ke dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, bahkan agunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika