REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah agar memperbaiki jalan-jalan rusak di wilayahnya masing-masing. Meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 34 triliun untuk memperbaiki jalan rusak di berbagai daerah, namun Jokowi menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak juga merupakan tugas dari pemerintah daerah.
Perbaikan jalan rusak ini penting untuk meningkatkan akses logistik sehingga bisa membantu mengendalikan harga barang dan jasa di daerah. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan Pemberian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
“Karena sudah disiapkan dari Menteri Keuangan. Sudah disiapkan dari bu Menkeu Rp 34 triliun. Tapi terus jangan APBD-nya dipakai yang lain. Jalannya dibiarkan rusak,” kata Jokowi.
Awalnya, Jokowi meminta agar daerah terus mengecek persediaan serta harga bahan pangan. Jokowi juga meminta agar daerah terus mengawasi sistem dan jalur distribusi. Berbagai jalan rusak di daerah juga dimintanya untuk segera diperbaiki.
“Gubernur segera perbaiki, bupati segera perbaiki, wali kota. Karena memang tugas bapak ibu semua adalah itu,” kata Jokowi.
Namun jika pemerintah daerah benar-benar tidak mampu memperbaiki kondisi jalan rusak di wilayahnya, maka pemerintah pusat akan ikut membantu.
“Kalau rusak, kalau gak mampu betul angkat tangan ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan, oh benar, yaudah emang APBD-nya berat, memang jalannya rusak betul, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, udah rusak,” ujar dia.