REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kecurigaan atas ketidakhadiran Menteri Pertahanan Cina Li Shangfu selama berminggu-minggu semakin menimbulkan kecurigaan. AS berspekulasi menhan Cina sedang diberikan sanksi yang mungkin akan berujung pada pencopotannya.
Seorang diplomat tinggi AS melalui Reuters pada Jumat (15/9/2023) mempertanyakan apakah Li Shangfu telah menjadi tahanan rumah. Li, 65 tahun, telah melewatkan pertemuan dengan para pemimpin pertahanan Vietnam dan Singapura dalam beberapa minggu terakhir, menurut sumber yang mengetahui langsung tentang pertemuan tersebut.
Dia terakhir kali terlihat di Beijing pada 29 Agustus 2023 lalu, saat menyampaikan pidato utama di sebuah forum keamanan dengan negara-negara Afrika. Pemerintah AS percaya bahwa Li telah ditempatkan di bawah investigasi, Financial Times melaporkan pada hari Jumat, mengutip para pejabat AS.
Wall Street Journal bahkan melaporkan Li telah dibawa pekan lalu untuk diinterogasi dan dicopot dari jabatannya. Walaupun tidak ada laporan lebih lanjut yang menyebutkan alasan di balik investigasi tersebut.
Rahm Emanuel, Duta Besar Washington yang vokal untuk Jepang, menulis dalam sebuah postingan di platform media X, "Pertama, Menteri Pertahanan Li Shangfu tidak terlihat atau terdengar kabarnya selama 3 minggu. Kedua, dia tidak hadir dalam perjalanannya ke Vietnam. Sekarang, Dia tidak hadir dalam pertemuan yang dijadwalkan dengan Kepala Angkatan Laut Singapura, apa karena dia dikenakan tahanan rumah?" tanya Emanuel.
Kementerian Pertahanan Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait ini. Kedutaan Besar AS di Tokyo mengatakan tidak memiliki komentar lebih lanjut. Ketika ditanya apakah Li sedang diselidiki, juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning mengatakan bahwa dia, "tidak mengetahui informasi tentang itu."
Ketidakhadiran Li menyusul penggantian Menteri Luar Negeri Cina, Qin Gang, yang tidak dapat dijelaskan, pada bulan Juli lalu. Pergantian itu, setelah periode yang lama ia tidak terlihat oleh publik dan perombakan kepemimpinan Pasukan Roket elite Tentara Pembebasan Rakyat dalam beberapa bulan terakhir.
Seperti Li, Qin adalah salah satu dari lima anggota dewan negara Cina, sebuah posisi kabinet yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari menteri biasa.
Langkah-langkah ini telah menimbulkan pertanyaan dari para analis dan diplomat mengenai kurangnya transparansi dalam kepemimpinan Cina. Terutama kini, di saat ekonomi Cina melambat dan hubungannya dengan negara adidaya saingannya, Amerika Serikat, memburuk dalam berbagai isu
Ikuti Whatsapp Channel Republika