REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, telah meminta pemerintahnya untuk mempercepat penarikan misi penjaga perdamaian PBB. Di Majelis Umum PBB, Tshisekedi memastikan penarikan tersebut dimulai pada akhir tahun.
Misi penjaga perdamaian yang disebut MONUSCO, mengambil alih tugas dari operasi PBB sebelumnya pada 2010 untuk membantu mengatasi ketidakamanan di bagian timur negara Afrika Tengah tersebut. Misi ini diterjunkan karena sejumlah kelompok bersenjata berebut wilayah dan sumber daya di Kongo.
Namun, kehadiran misi penjaga perdamaian ini menjadi semakin tidak populer dalam beberapa tahun terakhir. Para kritikus mengatakan, ini adalah kegagalan dalam melindungi warga sipil dari kelompok milisi, sehingga memicu protes mematikan.
“Sangat disesalkan bahwa misi penjaga perdamaian yang dikerahkan selama 25 tahun gagal mengatasi pemberontakan dan konflik bersenjata,” kata Tshisekedi dalam pidatonya di Majelis Umum PBB
“Inilah sebabnya, saya menginstruksikan Pemerintah Republik (Kongo) memulai diskusi dengan otoritas PBB untuk mempercepat penarikan MONUSCO dengan memajukan dimulainya penarikan progresif ini dari Desember 2024 hingga Desember 2023,” kata Tshisekedi.
Lebih dari 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam demonstrasi anti-demokrasi di Kota Goma bulan lalu. Protes lainnya pada Juli 2022 mengakibatkan lebih dari 15 kematian, termasuk tiga penjaga perdamaian di Goma dan Kota Butembo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika