REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg memperingatkan pada Rabu (27/9/2023) bahwa shutdown atau penutupan sebagian pemerintahan AS dapat mengganggu perjalanan udara di Amerika. Shutdown akan membuat pemerintah meliburkan 1.000 pengawas lalu lintas udara yang sedang mengikuti pelatihan.
Jika Kongres tidak mendanai operasi pemerintah sebelum hari Sabtu (30/9/2023) ini, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) memperkirakan harus merumahkan lebih dari 17.000 karyawan dan menghentikan banyak pelatihan.
"Terutama jika menyangkut transportasi, konsekuensinya akan mengganggu dan berbahaya," kata Buttigieg dalam sebuah konferensi pers.
Penutupan pemerintah federal sebelumnya menyebabkan penundaan yang signifikan dan waktu tunggu yang lebih lama bagi para pelancong, kata Gedung Putih.
Asosiasi Perjalanan AS mengatakan bahwa penutupan sebagian pemerintahan AS ini, akan merugikan ekonomi perjalanan AS sebanyak 140 juta dolar AS per hari. Selama penutupan pemerintah, sistem perjalanan udara AS akan terhambat oleh lebih banyak penundaan penerbangan, antrean pemeriksaan yang lebih panjang, dan kemunduran dalam modernisasi perjalanan udara.
Pengatur lalu lintas udara (ATC) dan petugas keamanan Transportation Security Administration (TSA) adalah beberapa pekerja pemerintah yang akan diminta untuk tetap bekerja. Tetapi, mereka tidak akan bisa dibayar.
Awal bulan ini, FAA mengatakan akan kembali memperpanjang pengurangan persyaratan penerbangan minimum di bandara-bandara yang padat di New York City hingga Oktober 2024, dengan alasan kekurangan staf. Di bawah persyaratan penerbangan minimum, maskapai penerbangan dapat kehilangan slot lepas landas dan mendarat di bandara yang padat jika mereka tidak menggunakannya setidaknya 80 persen dari waktu yang ada.
FAA pada Agustus mengatakan bahwa mereka telah memenuhi target tahunannya untuk mempekerjakan 1.500 pengawas, tapi masih kurang sekitar 3.000 pengawas dari target jumlah staf. Sekitar seperempat dari pengawas belum sepenuhnya tersertifikasi.
Sebuah laporan pengawas pemerintah mengatakan pada bulan Juni bahwa operasi lalu lintas udara berada dalam risiko. Di beberapa tempat, para petugas pengawas bekerja lembur wajib dan enam hari kerja seminggu untuk menutupi kekurangan.
Jika Kongres tidak mengesahkan kembali operasi FAA secara terpisah, maka pemerintah tidak dapat memungut pajak tiket pesawat.
Pada tahun 2019 selama penutupan 35 hari, jumlah ketidakhadiran petugas pengawas dan petugas TSA meningkat, sehingga memperpanjang waktu tunggu di beberapa bandara. FAA terpaksa memperlambat lalu lintas udara sehingga menekan anggota parlemen untuk mengakhiri kebuntuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika