REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Uni Eropa akan meninjau kembali hubungan dengan Azerbaijan jika situasi di wilayah Nagorno-Karabkah kembali memanas. Menurut makalah layanan diplomatik Uni Eropa, mengatakan, Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali keterlibatan politik, bantuan keuangan, dan kerja sama sektoral.

Laporan tersebut tidak menyebutkan sektor energi Azerbaijan. Pasukan Azerbaijan menguasai daerah Nagorno-Karabakh yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia. Hal ini memicu eksodus lebih dari 100.000 orang ke Armenia.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell dan banyak pemimpin dari 27 negara blok tersebut mengutuk operasi militer Azerbaijan. Namun para diplomat mengatakan, ada perbedaan pendapat di antara negara-negara Uni Eropa mengenai apakah akan mengambil tindakan diplomatik atau politik yang lebih tegas.

Upaya Uni Eropa untuk merespons operasi militer Azerbaijan menjadi rumit. Karena Uni Eropa bergantung pada minyak dan gas Azerbaijan. Uni Eropa telah mengalihkan impor dari energi Rusia ke Azerbaijan akibat perang Moskow di Ukraina. 

Makalah tersebut, yang disiapkan oleh European External Action Service dan dilihat oleh Reuters, menguraikan kemungkinan reaksi lebih lanjut namun bernada hati-hati. Dalam makalah itu disebutkan, jika situasi memburuk, Uni Eropa dapat mempertimbangkan peninjauan kembali hubungannya dengan Azerbaijan berdasarkan pendekatan bertahap.

“Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, tindakan pembatasan terhadap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dilakukan,” kata makalah itu.

Keputusan mengenai sanksi Uni Eropa umumnya memerlukan kebulatan suara di antara negara-negara anggota.  Seorang diplomat dari negara yang mendukung sikap lebih keras terhadap Azerbaijan mengatakan, dokumen tersebut mencerminkan keseimbangan berbagai posisi negara-negara anggota.

"Kami menginginkan lebih, tetapi negara lain tidak menginginkan apa pun," ujar diplomat itu yang berbicara dengan syarat anonim.

Para diplomat mengatakan, Prancis, Jerman, dan Belanda termasuk di antara negara-negara yang memberikan sinyal ketidaksetujuan yang kuat terhadap Baku. Sementara negara lain seperti Austria dan Hongaria berada di ujung spektrum yang berlawanan.

Diplomat kedua mengatakan, Uni Eropa mungkin tidak akan berbuat lebih dari sekedar mengutuk tindakan Azerbaijan dan fokus mendukung Armenia, secara ekonomi dan mungkin bantuan militer. Makalah tersebut menyarankan agar Uni Eropa mempertimbangkan tindakan politik dan ekonomi untuk mendukung pemerintah Armenia yang dipilih secara demokratis, termasuk di bidang keamanan dan ketahanan, serta kelanjutan reformasi demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika