REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri menegaskan Rumah Sakit Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan serta untuk melayani kebutuhan medis warga Palestina.
“RS Indonesia saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat pada Selasa.
Pernyataan itu dia sampaikan untuk menanggapi tudingan Israel tentang adanya jaringan terowongan di bawah RS Indonesia, yang digunakan oleh Hamas untuk melancarkan serangannya.
Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari bahkan menyebut “Hamas secara sistematis membangun Rumah Sakit Indonesia untuk menyembunyikan infrastruktur teror bawah tanahnya”.
Dia juga menunjukkan rekaman telepon di antara pejabat Hamas yang menjelaskan penggunaan pasokan bahan bakar milik RS Indonesia untuk melakukan serangan.
Di lain pihak, Iqbal justru menjelaskan RS Indonesia adalah salah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Gaza, di tengah jumlah korban serangan Israel yang terus bertambah setiap harinya. “Rumah sakit itu kini merawat pasien dalam jumlah jauh melampaui kapasitasnya,” ujar Iqbal.
Masih soal tuduhan Israel, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sejak awal secara konsisten mengutuk dan menyerukan penghentian segera serangan membabi buta terhadap target sipil, khususnya fasilitas-fasilitas kemanusiaan di Gaza, termasuk rumah sakit dan ambulans.
Seruan perlindungan terhadap RS Indonesia di Gaza juga terkait dengan keberadaan tiga relawan WNI yang hingga kini masih memilih tinggal dan melanjutkan kerja kemanusiaan mereka di wilayah pusat konflik Israel dan kelompok Hamas Palestina itu.
“Tiga relawan WNI di RS Indonesia dalam kondisi baik dan secara sadar memilih untuk tidak ikut dievakuasi oleh pemerintah. Kemlu terus berkomunikasi dengan ketiga WNI tersebut guna memonitor kondisi mereka,” tutur Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika