REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini harga beras masih terpantau tinggi sehingga membuat pemerintah juga memperpanjang bansos pangan hingga Juni 2024. Meskipun begitu, Deputi Gubernur BI Aida S Budiman memastikan saat ini angka proyeksi mengenai inflasi volatile food masih di dalam proyeksi.
"Kami sudah perkirakam memang akan ada kenaikan karena cuaca, tetapi pemerintah terus antisipasi untuk menambah impor," kata Aida kepada Republika.co.id, Selasa (7/11/2023).
Dia menjelaskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga masih terus dilakukan. Hal tersebut menurutnya terus diupayakan untuk membantu kesetaraan harga antar daerah saat ini.
"Dengan itu semuanya kita masih melihat inflasi dalam target dan di median target atau sekitar tiga persen," ucap Aida.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2023 tercatat rendah sebesar 2,56 persen secara tahunan. "Hal tersebut didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga di tengah peningkatan inflasi kelompok volatile food sebagai dampak kenaikan harga beras.
"Inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap dalam kisaran sasaran, kebijakan pemerintah sebagai shock absorber gejolak global, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah," jelas Sri Mulyani.
Dalam RDG Bulanan BI Oktober 2023, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kelompok volatile food mencatat inflasi sebesar 3,62 persen secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,42 persen secara tahunan sejalan dengan kenaikan harga beras dan daging sapi.
Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalinya inflasi. Termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global serta tekanan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap imported inflation.
"Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran tiga plus minus satu perssn pada 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024," ucap Perry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika