REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo melihat adanya ketidakberdayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi berbagai konflik antarnegara. Salah satunya dalam konflik antara Israel dan Palestina, yang menyebabkan banyak korban jiwa di Palestina.
Menurutnya, Indonesia dapat mengambil peran penting dalam pengejawantahan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di mana Indonesia mengecam segala penjajahan dan perdamaian dunia harus tercipta.
"Dalam relasi politik, kita melobi banyak negara untuk membicarakan bahwa itu penting dan jangan dibiarkan. Karena perang, konflik itu yang rugi adalah orang-orang sipil, mereka menjadi korban," ujar Ganjar dalam pidatonya di acara yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Selasa (7/11/2023).
Jangan sampai konflik dan perang antarnegara semakin memakan korban jiwa, yang notabenenya adalah warga sipil. Indonesia dapat mengajak negara lain, bahwa perang yang tidak berkesudahan hanya menghasilkan kerugian tak terbatas.
"Maka kita ingin dunia kita bebas dan kita saling menghormati. Maka beberapa penyelesaian-penyelesaian konflik harus melibatkan dua negara yang berkonflik dan kita bisa mengambil inisiatif itu," ujar Ganjar.
"Saya kira inilah yang kami katakan sebagai keaktifan dari politik luar negeri kita, untuk bisa mengambil inisiatif itu. Jadi beberapa yang berkonflik juga pernah ditawarkan oleh negara yang lain agar kemudian bisa ada proses perdamaian," sambungnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti aksi pengeboman rumah sakit dan tempat ibadah yang dilakukan Israel di Jalur Gaza saat berbicara di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB tentang Palestina yang digelar di kantor PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (24/10/2023) waktu setempat. Retno kembali mengutuk agresi Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Jalur Gaza.
Retno mengatakan, Indonesia menyerukan tiga hal terkait situasi di Jalur Gaza pada Dewan Keamanan PBB. Pertama, seruan bersama untuk gencatan segera. “Merupakan kewajiban kita bersama untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum meningkat menjadi bencana regional dan global,” ujarnya.
Kedua, prioritas akses kemanusiaan. Retno mengingatkan, lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidup mereka untuk kebutuhan dasar kemanusiaan. “Konvoi pengiriman bantuan sebagian besar tidak dapat bergerak dan selalu berada dalam bahaya baku tembak. Dewan Keamanan harus segera mendesak agar akses kemanusiaan aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter,” kata Retno.
Ketiga, melampaui politik, mengembalikan kemanusiaan ke Dewan Keamanan PBB. “Silakan gunakan kekuatan besar Anda untuk menjadi lebih manusiawi. Rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Kita tidak boleh membiarkan tragedi 1948 terulang kembali,” ucap Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika