Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku mendapatkan informasi bahwa Ketua KPK Firli Bahuri bermain badminton, memotong tumpeng hingga memasak nasi goreng (nasgor) saat melaksanakan perjalanan dinas ke Aceh pekan lalu. Dengan adanya informasi itu, MAKI menilai bahwa Firli Bahuri meremehkan proses hukum yang tengah berjalan.
“Menurut saya Pak Firli tidak menghormati hukum padahal dia penegak hukum. Kedua selaku penegak hukum, (Firli) tidak memberikan teladan yang baik pada masyarakat untuk patuh hukum dengan cara menghadiri panggilan di Polda Metro Jaya,” tegas Boyamin Saiman kepada awak media, Jumat (10/11/2023) pekan lalu.
Menurut Boyamin Saiman, berdasarkan informasi yang didapat Firli Bahuri bermain badminton dan dibuatkan tumpeng ulang tahun, pada Rabu (8/11/2023) malam. Bahkan malam sebelumnya, Firli Bahuri juga mempertontonkan keahliannya menggoreng nasi di sebuah restoran di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam.
“Penilaian kita, pak Firli ini malah meremehkan gitu, proses hukum dengan hal-hal yang tidak penting alasannya ikut roadshow bis gitu. Bisa saja hari pertama, dan tanggal 9 segera pulang dan meminta diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya,” kata Boyamin Saiman.
Boyamin bahkan sempat mengancam akan mengajukan gugatan praperadilan agar Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka di kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Boyamin mengatakan, gugatan akan didaftarkan jika Firli terus menerus mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya.
"Belum jadi minggu ini. Kita tunggu hasil pemeriksaan (pada) Kamis," kata Boyamin saat dikonfirmasi Republika, Rabu (15/11/2023) kemarin.
Terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, KPK melayangkan undangan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk rapat koordinasi.
"Pertemuan dalam rangka koordinasi ini kami jadwalkan kembali pada Jumat, 17 November 2023, pukul 09.00 WIB, di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Ali menyebut undangan tersebut merupakan komitmen KPK sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalamnya mengatur tugas KPK melakukan koordinasi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
"Surat sudah diterima dan kami pun yakin komitmen rekan-rekan penyidik dari Polda (Metro Jaya) dan Mabes Polri akan hadir memenuhi undangan ini," ujar Ali Fikri.
