REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pentingnya perhatian terhadap kebutuhan akan hunian layak huni. Erick menyebut, hal ini masih menjadi persoalan.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, angka backlog kepemilikan hunian di Indonesia pada 2022 mencapai 11 juta, yang mana mayoritas tersebar di kota-kota besar. Erick menilai kepadatan penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan menjadi salah satu sumbu utama dari permasalahan tersebut.
"Sekarang total penduduk di perkotaan 56,7 persen, sedangkan di pedesaan 43,3 persen. Artinya, tentu wilayah perkotaan akan semakin padat dan menantang dalam mengatur transportasi dan hunian untuk masyarakat," ujar Erick dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Erick mengatakan, penanganan terhadap persoalan ini harus dilakukan secara komprehensif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim itu melihat perlunya strategi pembangunan yang bukan hanya mengatasi masalah ketersediaan hunian, melainkan juga masalah lainnya yang berkaitan, yakni lingkungan dan kemacetan.
"Perumnas sebagai satu-satunya BUMN pengembang perumahan telah berinovasi mengembangkan hunian transit oriented development (TOD) yang dapat menjadi one-stop solution dari permasalahan ketersediaan hunian di kota-kota besar," ujar pria kelahiran Jakarta tersebut.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, hunian TOD merupakan bukti komitmen Perumnas menghadirkan inovasi dan mengembangkan hunian layak huni secara berkesinambungan. Budi meyakini konsep hunian berorientasi transit ini dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan hunian di kota-kota besar.
"Konsep hunian yang mengedepankan adanya integrasi transportasi akan semakin mendukung tingkat produktivitas dan mobilitas penghuni menuju area yang dituju, juga penggunaan transportasi publik yang dapat menurunkan emisi karbon dan ramah lingkungan," kata Budi.
