REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Upaya mempermudah warga dalam mendapatkan layanan pembuatan KTP-el terus dilakukan di Kota Sukabumi. Salah satunya dengan menggulirkan layanan siap jemput bola pelayanan (Si jempol) kependudukan ke wilayah yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi.

Misalnya dilakukan di Kantor Disdukcapil Kota Sukabumi pada akhir pekan seperti Sabtu 11 November 2023 lalu. Dalam momen ini banyak warga yang antuasis melakukan perekaman KTP.

''Layanan Si Jempol ini dalam membantu warga yang belum mempunyai KTP,'' ujar Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Kardina Karsoedi, Selasa (28/11/2023). Sebab dimungkinkan ada warga yang sudah berusia 17 tahun, tapi belum memiliki KTP.

Digelarnya Si Jempol ini, Kardina melanjutkan, karena banyaknya warga yang berharap layanan administrasi kependudukan yang mudah diakses. Salah satunya digelar pada Sabtu, dengan harapan bisa dimanfaatkan warga yang sebelumnya sibuk dengan aktivitas pada hari kerja.

Alhamdulillan, kata Kardina, dalam kegiatan ini antusiasme warga cukup tinggi mendatangi lokasi kegiatan. Rata-rata warga yang hadir mencapai ratusan orang mulai dari pelajar usia 17 tahun dan lain sebagainya.

Menurut Kardina, warga yang datang ke layanan Jempol untuk mendapatkan dokumen kependudukan, antara lain, KK, akta kelahiran, aktivasi identitas kependudukan digital, dan lainnya. Layanan yang diberikan sangat mudah dan gratis atau tidak dibebankan biaya sama sekali.

Sebelum layanan diberikan lanjut Kardina, petugas menyampaikan informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan. Tujuannya memberikan informasi dan motivasi setiap warga negara melengkapi dokumen kependudukan yang dimiliki. 

Kardina menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memfasilitasi dan membantu kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Di sisi lain, dalam layanan jempol juga disampaikan pentingnya aktiviasi identitas kependudukan digital. Sebab semua masyarakat harus harus mengaktivikasi identitas kependudukan digital (IKD) bagi yang memiliki smartphone. 

Sementara untuk yang belum memiliki smartphone disdukcapil pun masih memfasilitasi. Kardina menuturkan, target aktivasi IKD ini cukup tinggi. Hal ini karena untuk dua sampai tiga tahun ke depan semua pelayanan publik akan menggunakan KTP digital sebagai persyaratan.

Pada 2023, kata Kardina, pemkot mempunyai target 25 persen dari jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik dan miliki handphone Android harus aktivasi identititas kependudukan digital. Sehingga mulai Januari 2023, petugas ke wilayah baik sekolah, tim PKK, dharma wanita, perguruan tinggi, perbankan, dan instansi vertikal.

Harapannya, Kardina melanjutkan, target 25 persen ini bisa tercapai. Sekarang ini capaiannya masih harus ditingkatkan. Kardina menuturkan, disdukcapil akan terus melakukan sosialisasi terkait manfaat identitias kependudukan digital. Sebab ke depannya semua dokumen bisa dilihat di handphone masing-masing tidak perlu repot lagi karena terhubung dengan berbagai layanan yakni BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, KPU, dan Kementerian Keuangan terkait pajak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika