REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen PT Fast Food Tbk (FAST) mengakui imbauan boikot berpengaruh terhadap penjualan jaringan restoran miliknya, KFC. KFC menjadi salah satu merek yang masuk daftar boikot setelah memberikan dukungan kepada tentara Israel. 

"Efek boikot terhadap produk kami mencakup penurunan penjualan dan transaksi bisnis kami," tulis manajemen FAST dalam laporan Hasil Public Expose Tahunan yang dirilis 28 November lalu. 

Untuk mengatasi dampak ini, perseroan merespons dengan merilis sejumlah produk baru dan promosi yang dirancang untuk menggantikan transaksi yang hilang. Untuk meminimalkan dampak boikot, perseroan saat ini fokus pada promosi intensif terhadap produk-produk yang dijual. 

Dengan menurunnya penjualan produk KFC, manajemen FAST merevisi proyeksi pertumbuhan pada 2024 dari yang sebelumnya 15 persen menjadi 10 persen. Perseroan meyakini dapat mencapai target tersebut melalui strategi yang dimulai akhir 2023. 

Selain membuka gerai baru di daerah, perseroan juga merelokasi gerai yang ada di mal ke gerai tipe free standing. Strategi ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar. 

Manajemen melihat pertumbuhan rata-rata gerai yang sudah berjalan mencapai enam persen sampai tujuh persen. Berdasarkan hal itu, perseroan menjadi lebih yakin untuk memasuki pasar yang lebih potensial dengan ukuran yang lebih besar. 

Sebagai informasi tambahan, sepanjang kuartal III 2023 FAST mencatatkan rugi bersih Rp 152,41 miliar. Dalam materi paparan publik, manajemen FAST menyampaikan sejumlah faktor yang menekan kinerjanya tersebut.

Pertama, kenaikan harga beberapa bahan baku dikarenakan inflasi dan tambahan biaya material handling sebagai dampak kenaikan upah minimum dan harga BBM. “Tidak semua kenaikan harga bahan baku utama yaitu ayam bisa ditutupi dengan kenaikan harga jual menu yang akhirnya berdampak pada penurunan transaksi,” tulis manajemen FAST.

Faktor lainnya yakni persaingan ketat dengan quick service restaurant (QSR) yang sama-sama memanfaatkan kondisi pasca pandemi Covid-19. Selain itu, kenaikan upah minimum secara nasional tidak bisa ditutupi dengan penyesuaian harga menu secara minimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika