REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memuji Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK dinilai berinovasi membentuk komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK) demi penguatan layanan. 

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Rembuk Nasional SSK pada Rabu (20/12/2023). Mahfud menilai kehadiran SSK membuka akses perlindungan yang lebih luas. Sebab SSK menciptakan ruang kolaborasi lintas sektor. 

"Saya mengapresiasi langkah LPSK karena langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya memperluas dan meningkatkan layanan keadilan kepada masyarakat," kata Mahfud dalam kegiatan yang disimak pada Rabu (20/12/2023). 

SSK tercatat saat ini berjumlah 791 orang dengan tersebar di 10 wilayah se-Indonesia. SSK hadir sebagai perpanjangan tangan dalam penguatan pelayanan perlindungan saksi dan korban. Mahfud berharap program SSK dapat membuka lebih banyak kasus. Sebab kehadiran SSK dapat menunjang keamanan pribadi, keluarga, harta benda dan rehabilitasi. 

"Masih ditemukan masyarakat belum akses hukum formal karena biaya, ancaman terhadap saksi dan korban yang laporkan tindak pidana padahal kejujuran saksi dan korban kunci terkuaknya kasus hukum," ujar Mahfud. 

Mahfud menyampaikan SSK muncul sebagai mitra terkait layanan perlindungan saksi dan korban. Mahfud menekankan urgensi perlindungan saksi dan korban demi menghadirkan keadilan. 

"Perlindungan mereka diperlukan agar keadilan diwujudkan. Oleh karena itu, LPSK lahir," ujar Mahfud. 

Mahfud juga menegaskan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjamin perlindungan saksi dan korban yang berperan atas pengungkapan perkara pidana. Nantinya saksi dan korban bisa mengakses sejumlah hak seperti mendapat identitas baru, dapat kediaman baru hingga dapat biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 

"Kalau korban pelanggaran ham berat, penyiksaan, kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang juga berhak dapat bantuan medis, psikis," ujar Mahfud.