REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mendatang masih di kisaran lima persen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara Outlook Perekonomian Indonesia, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
"Sekali lagi, tidak ada alasan untuk pesimistis memasuki 2024, saya masih optimis pertumbuhan ekonomi kita akan berada di kisaran 5 persen," kata Jokowi.
Jokowi bahkan menyebut tahun depan merupakan tahun yang penuh dengan optimisme. Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal optimisme baik secara ekonomi maupun politik.
Di sektor ekonomi, perekonomian Indonesia sepanjang triwulan 2023 tumbuh di kisaran lima persen. Angka itu disebutnya jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya tumbuh 2,9 persen. Ia mengatakan, kondisi inipun patut untuk disyukuri.
Begitu juga dengan angka inflasi di Indonesia yang sebesar 2,86 persen yang jauh di bawah rata-rata inflasi global yakni sebesar 7,2 persen. Sementara negara-negara lain sulit untuk menjaga inflasi tetap rendah.
Kemudian indikator lainnya juga masih menunjukan kondisi yang baik. Seperti penyerapan tenaga kerja yang naik menjadi 4,5 juta orang di 2023, level Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada November 2023 dinilai masih ekspansif yakni 51,7, neraca perdagangan yang masih surplus selama 43 bulan berturut-turut, dan indeks keyakinan konsumen yang juga berada di 123,6 pada November.
"Artinya keyakinan kuat masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita. Ini kok diem semua? Optimistis dong. Harus optimistis. Kok diem, ada apa? Kita sampaikan optimisme di sini kok diem semuanya," ujar Jokowi.
Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar seluruh pihak tetap harus bersikap waspada dan berhati-hati. Sebab, ketidakpastian global masih berlanjut, konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak global juga masih terjadi.
"Meski tadi bu Menkeu bisik-bisik ke saya, urusan harga minyak pak kelihatannya tidak akan bergejolak naik lagi. Ini perlu disyukuri," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika