REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah mengalokasikan 2,3 juta formasi bagi freah graduate atau lulusan baru dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
"Tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/1/2023).
Dia merincikan bahwa instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga Kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.
Kemudian, alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi Instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.
“Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Adapun pada tahun ini, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.
Anas menambahkan pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II. Hal ini juga merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
"Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK,” jelas Anas.
Ia menjelaskan terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air.
Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.
“ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN, termasuk eks tenaga honorer yang semuanya terus berkolaborasi dan bekerja keras dalam melayani publik, mendidik anak-anak bangsa, dan menyehatkan warga masyarakat dengan penuh pengabdian.
Seleksi CASN, lanjut Anas, juga fokus untuk menciptakan SDM yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia. Sehingga tahun ini juga disiapkan rekrutmen talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah bisa berjalan dengan baik, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Anas menuturkan pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mereka nantinya akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city yang agile, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Dia memastikan sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube.
“Sehingga tidak ada lagi titip-titipan, tidak ada intervensi siapa pun, serta tidak ada pengaruh orang dalam. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” pungkas Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika