REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Sabtu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk membahas isu-isu bilateral hingga perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.
Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah untuk Turki dapat menyelesaikan ratifikasi proses aksesi Swedia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), serta bagaimana AS dapat memenuhi permintaan Turki untuk membeli jet tempur F-16.
Pertemuan yang diadakan di Vahdettin Mansion di Istanbul itu juga dihadiri oleh Kepala Organisasi Intelijen Nasional Turki (MIT) Ibrahim Kalin dan Duta Besar AS untuk Turki Jeffry Flake.
Namun, tidak ada informasi lebih lanjut yang dibagikan mengenai pertemuan tertutup tersebut. Sebelumnya pada hari itu, Fidan dan Blinken sempat bertemu tatap muka.
“Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas perang dan krisis kemanusiaan di Gaza, proses aksesi Swedia ke NATO, masalah-masalah bilateral dan regional,” kata Kementerian Luar Negeri Turki melalui media sosial X.
Setelah dari Turki, Blinken akan melanjutkan perjalanan ke Yunani, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Israel, Tepi Barat, dan Mesir hingga 11 Januari.
Selama tur regionalnya, Blinken akan menekankan pentingnya pelindungan kehidupan warga sipil, pembebasan sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, pemulihan layanan-layanan penting, dan pencegahan perpindahan paksa warga Palestina dari Gaza, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Dia juga akan membahas langkah-langkah mendesak untuk mengurangi kekerasan, menenangkan retorika, dan meredakan ketegangan, termasuk menghentikan serangan Houthi di Yaman dan menghindari eskalasi konflik di Lebanon.
Blinken akan menegaskan kembali komitmen AS untuk bekerja sama dengan para mitranya demi perdamaian Timur Tengah, menciptakan kemajuan menuju berdirinya negara Palestina dan Israel, kata Deplu AS.
Kunjungan Blinken dilakukan di tengah meningkatnya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza akibat serangan dan blokade Israel terhadap wilayah kantong itu.