REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia. Pesan itu disampaikan Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).
"Jadi kami menghadap Pak Wapres untuk meminta dukungan politis karena permasalahannya adalah politis, karena masalahnya adalah masyarakat. Dan masyarakat kalau dikipasi dengan antinuklir itu cepat sekali bereaksi bahwa nuklir langsung bilang no nuklir," kata Arnold saat memberikan keterangan pers.
Dia menjelaskan, semua negara bahkan sudah sepakat untuk membangun PLTN. Saat ini, sudah ada sekitar 440 PLTN di dunia yang beroperasi. Karena itu, menurutnya, Indonesia juga harus ikut terlibat dalam pembangumam nuklir. Arnold menilai sudah saatnya PLTN mulai dibangun di Indonesia.
"Sekarang inilah saatnya. Jadi kita minta bantuan politis kepada bapak Wapres untuk mendorong agar secepatnya PLTN ini dideklarasikan oleh pemerintah. Karena masalahnya kita perlu pemerintah karena yang kita hadapi adalah masyarakat yang gampang digosok oleh LSM luar negeri untuk menyatakan no nuklir no PLTN Indonesia," jelasnya.
Arnold mengatakan, PLTN memiliki energi yang besar, stabil, handal, murah, dan juga tidak menghasilkan CO2. Menurut dia, Dewan Energi Nasional juga sudah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi agar menyatakan persiapan pembangunan PLTN.
Dalam pertemuan dengan Wapres Maruf Amin siang ini, Arnold menyebut bahwa Wapres siap menyatakan dukungan politisnya dalam membangun PLTN di Indonesia. Nantinya, Wapres akan menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi.
"Tadi Pak Wapres secara politis sudah menyatakan dukungannya dan bahkan waktu beliau Ketua MUI sudah menyatakan akan mendukung nuklir," kata Arnold.
"Jadi inilah yang kami tunggu, posisi sekarang Pak Wapres secara politik, saya kira akan lebih memberikan kekuatan untuk menyatakan dukungan politis bahwa nuklir harus saat ini," ujar Arnold menambahkan.
Anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono menyampaikan, pembangunan PLTN mendukung komitmen Indonesia untuk menuju net zero emission pada 2060. Karena memang PLTN termasuk energi baik.
"Dewan Energi Nasional mendukung sekali dibangunnya PLTN Indonesia, karena terkait dengan komitmen Indonesia untuk menuju net zero emission tahun 2060 itu sudah tidak bisa lagi tanpa PLTN. Karena apa? Karena energi kita ini kurang cukup untuk mendukung ekonomi kita sebesar 6 persen," jelas Agus.
Diharapkan pada 2032 nanti sudah ada PLTN pertama di Indonesia. Agus mengatakan, adanya PLTN juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Bob S Effendi menyampaikan kesiapan perusahaannya selaku investor untuk membantu pemerintah mewujudkan PLTN pertama di Indonesia. PT Thorcon Power Indonesia merupakan perusahaan nuklir yang bekerja sama dengan Dewan Energi Nasional untuk membuat proposal kepada pemerintah.
"Kami sudah siap dengan uangnya, juga PLTN yang kita bangun akan memiliki tingkat keselamatan tinggi dan juga memiliki harga jual listrik yang bersaing dengan batu bara," ujar Bob.
Pembangunan PLTN diyakini akan menjadi solusi dari transisi energi batubara. Bob pun menargetkan groundbreaking pembangunan PLTN bisa dimulai pada 2025 di sebuah pulau terpencil di Bangka Belitung.
"Kita udah hampir siap kita targetkan groundbreaking dan pembangunan dimulai 2025, lokasinya di Bangka Belitung di sebuah pulau terpencil 32 km, jadi sehingga menghindari dari pro kontra," ucap Bob.
Ikuti Whatsapp Channel Republika