Senin 15 Jan 2024 12:31 WIB

Jokowi Kaget Lagi, Ternyata Rasio Penduduk Lulusan Pascasarjana RI Kalah dari Vietnam

Pemerintah akan mencari anggaran untuk membiayai peningkatan SDM.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ahmad Fikri Noor
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke pabrik otomotif di Vietnam.
Foto: VinFast via AP
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke pabrik otomotif di Vietnam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget ketika mengetahui rasio penduduk berpendidikan pascasarjana terhadap populasi produktif di Indonesia masih sangat rendah yakni di angka 0,45 persen. Bahkan, Indonesia tercatat masih kalah dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Sedangkan di negara-negara maju sendiri angka rasionya sudah mencapai 9,8 persen.

"Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih rendah sekali. Saya kaget. Indonesia di angka 0,45 persen. Negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," kata Jokowi di acara pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/1/2024).

Baca Juga

Oleh karena itu, Jokowi akan segera menggelar rapat untuk membahas dan mengambil kebijakan agar angka rasio penduduk berpendidikan pascasarjana di Indonesia bisa meningkat. Ia mengatakan, rapat akan digelar pada pekan ini.

"Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen. Tidak tahu anggarannya didapatkan dari mana tapi kita carikan agar betul-betul bisa naik secara drastis, kejauhan sekali 0,45 sama 2,43," ujar Jokowi.

Ia memastikan, pemerintah akan mencari anggaran untuk membiayai peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini penting karena SDM menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk bisa melompat menjadi negara maju.

"Saya paham upaya itu membutuhkan anggaran, pembiayaan di tengah tekanan fiskal kita. Tapi sumber daya manusia sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan itu jadi kunci," ucap dia.

Menurutnya, pembiayaan pendidikan dan riset tetap harus diupayakan bukan hanya dari APBN dan APBD. Namun juga dari pemanfaatan dana abadi yang dimiliki, termasuk menghubungkan dengan industri melalui matching fund.

Jokowi mengatakan, anggaran APBN untuk sektor pendidikan dari 2019-2024 telah mencapai Rp 6.400 triliun. Sedangkan pada awal pembukaan, dana abadi memiliki anggaran Rp 1 triliun dan kini telah mencapai Rp 139 triliun.

"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak lima kali dari yang ada sekarang. Butuh anggaran besar tapi ini jadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi pun mengajak seluruh perguruan tinggi agar menguatkan kolaborasi dan sinergi serta melahirkan lebih banyak solusi untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement