REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuat rumah susun (rusun) baru untuk warga Kampung Bayam yang saat ini menghuni Kampung Susun Bayam (KSB) tanpa akses listrik dan air bersih. Pembangunan rusun baru yang akan dilakukan pada 2025 itu disebut merupakan solusi untuk warga Kampung Bayam.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai solusi itu merupakan tindakan yang zalim dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pasalnya, warga Kampung Bayam tetap tidak diperbolehkan untuk tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB), tapi justru diminta untuk menempati Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput, sambil menunggu pembangunan rusun baru selesai pada akhir 2025.
"Kebijakan ini sangat zalim, mengalihkan tanggung jawab dan membuat warga semakin lama terkatung-katung tanpa kepastian," kata dia melalui keterangan pers, Kamis (25/1/2025).
Ia menegaskan, pihaknya tentu menolak solusi itu. Pasalnya, solusi itu tidak memberikan kepastian kepada warga Kampung Bayam. “Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi,” ujar Sahroni.
Ia menilai, solusi itu sangat aneh karena KSB sudah ada. Sederhananya, Pemprov DKI Jakarta tinggal menyerahkan kunci unit rumah di KSB kepada warga. Namun, Pj Gubernur DKI Jakarta justru tidak melakukan itu.
Menurut dia, warga akan menderita lebih lama jika harus menunggu lagi. Apalagi, warga harus berpindah lagi dari rusun sementara. “Aneh banget, kan tinggal serah terima saja. Ada rusun di depan mata, kenapa harus bangun baru? Jadi ini benar-benar Pak Heru nggak ada hati sama warga Jakarta, warga Tajung Priok. Bapak sangat zalim dan nggak pantas jadi pemimpin,” kata Sahroni.
Ia juga mengingatkan Heru Budi bahwa kebijakan pemindahan ini sangat tidak prorakyat. Padahal Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku pemimpin negara adalah presiden yang sangat prorakyat.
“Bapak ini benar-benar pemimpin yang tidak layak dicontoh. Sangat berbeda dengan moto Presiden Jokowi yang sangat perhatian dan peduli sama masyarakat, tapi Pak Heru mengabaikan itu,” ujar diam
