Ahad 28 Jan 2024 14:22 WIB

Palestina Desak AS Batalkan Keputusan Berhenti Danai UNRWA

Penangguhan pendanaan tersebut akan berdampak politik dan kemanusiaan yang besar.

Red: Friska Yolandha
Internally displaced Palestinians move past an Israeli tank after the Israeli army told residents of Khan Yunis camp to leave their homes and head towards Rafah camps near the Egyptian border, southern Gaza Strip, 27 January 2024. Since 07 October 2023, up to 1.9 million people, or more than 85 percent of the population, have been displaced throughout the Gaza Strip, some more than once, according to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), which added that most civilians in Gaza are in
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Internally displaced Palestinians move past an Israeli tank after the Israeli army told residents of Khan Yunis camp to leave their homes and head towards Rafah camps near the Egyptian border, southern Gaza Strip, 27 January 2024. Since 07 October 2023, up to 1.9 million people, or more than 85 percent of the population, have been displaced throughout the Gaza Strip, some more than once, according to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), which added that most civilians in Gaza are in

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Seorang pejabat teras Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Sabtu (28/1/2024) meminta Amerika Serikat (AS) dan Kanada agar membatalkan rencana menghentikan sementara pendanaan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Dia menilai penangguhan tersebut akan berdampak politik dan kemanusiaan yang besar, karena hingga saat ini rakyat Palestina sangat bergantung kepada bantuan UNRWA.

“Kami menyeru negara-negara yang mengumumkan penghentian dukungannya untuk UNRWA agar segera membatalkan keputusan itu," kata Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal PLO.

Baca Juga

"Kami membutuhkan dukungan maksimal untuk organisasi internasional ini dan tidak menghentikan dukungan dan bantuan kepada organisasi tersebut," kata dia.

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mendesak negara-negara itu agar menaik keputusan menangguhkan bantuan untuk UNRWA.