REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev telah mengumumkan rencana Moskow mengembangkan Kepulauan Kuril. Termasuk dengan menempatkan senjata baru di sana. Rusia diketahui terlibat persengketaan klaim terkait kepulauan tersebut dengan Jepang.
“Kuril akan berkembang secara aktif, dan peran strategis mereka akan tumbuh secara paralel, termasuk penempatan senjata baru di sana,” kata Medvedev, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Medvedev pun mengomentari pernyataan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang mengatakan bahwa pemerintahannya masih berusaha menyelesaikan isu persengketaan Kepulauan Kuril dan menandatangani perjanjian damai dengan Rusia. Medvedev mengatakan, tidak ada yang menentang perjanjian damai. Hal itu mengingat Jepang memahami beberapa prinsip utama, salah satunya adalah rencana Rusia mengembangkan Kuril. “Ini bukan ‘wilayah yang disengketakan’, ini Rusia,” ujarnya.
Hubungan Rusia dan Jepang memburuk sejak Tokyo bergabung dengan Barat dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskow. Sanksi tersebut terkait dengan perang yang dilancarkan Rusia di Ukraina. Perang yang pecah pada Februari 2022 itu masih berlangsung hingga kini.
Rusia dan Jepang juga mempunyai persengketaan teritorial, yakni terkait Kepulauan Kuril. Perselisihan atas gugus pulau kecil itu membuat kedua negara enggan menandatangani perjanjian perdamaian pasca Perang Dunia II. Moskow telah mengumumkan akan menghentikan negosiasi yang telah berlangsung puluhan tahun atas masalah tersebut setelah Jepang menerapkan sanksi terhadap Moskow terkait Ukraina.
Sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945, Rusia dan Jepang telah mengadakan serangkaian konsultasi untuk mencapai perjanjian damai. Pada 1956, kedua negara menandatangani Deklarasi Bersama sebagai simbol berakhirnya konfrontasi di antara mereka dan pemulihan hubungan diplomatik.
Dalam deklarasi tersebut, Jepang dan Rusia juga sepakat melanjutkan negosiasi perjanjian perdamaian serta membahas perihal sengketa teritorial, yakni di wilayah Kepulauan Kuril Selatan. Setelah Perang Dunia II, Kepulauan Kuril Selatan menjadi bagian dari Uni Soviet.
Namun Jepang menentang kepemilikan Iturup, Kunashir, Kepulauan Shikotan, dan Kepulauan Habomai. Berdasarkan Deklarasi Bersama yang disepakati pada 1956, Uni Soviet setuju menyerahkan Kepulauan Shikotan dan Habomai.
Namun pada 1960, Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu membuat Soviet membatalkan niatnya untuk menyerahkan Shikotan dan Habomai kepada Jepang. Saat itu, Soviet menyatakan hanya akan memberikan pulau-pulau tersebut kepada Jepang hanya ketika semua pasukan asing ditarik dari wilayahnya. Hingga kini, persengketaan atas wilayah tersebut masih berlangsung.
