REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan bansos dari pemerintah saat ini menjadi penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang mulai menurun.
"Saya kira itu sudah menjadi (masalah) kenegaraan dan ini mungkin menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian sehingga bansos selalu digulirkan, ya tujuannya untuk bisa meningkatkan daya beli," kata Shinta di Jakarta, Kamis (1/4/2024).
Dia menambahkan, daya beli masyarakat yang turun juga dipengaruhi oleh inflasi yang tinggi. Untuk itu, ia menilai bansos menjadi penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat.
Apalagi, menurut Shinta, saat ini sudah banyak masyarakat dari kalangan menengah yang mulai menggunakan tabungan mereka untuk membeli barang-barang pokok.
Namun, Shinta menekankan menurunnya daya beli masyarakat bukan kondisi sesaat yang dapat diatasi dengan bansos. Pemerintah, kata dia, perlu melihat faktor-faktor lain yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, seperti faktor pekerjaan dan pengangguran. Faktor-faktor itu, lanjut dia, berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tak hanya itu, Shinta mengatakan pemerintah juga harus memperhatikan kesenjangan yang terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah Indonesia. "Pemerintah saya kira perlu memerhatikan hal ini karena kalau kami lihat yang menjadi faktor penting adalah masyarakat kelas menengah Indonesia, kami melihat kesenjangannya cukup besar," ujar dia.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penyaluran bansos. Pada 2024, anggaran bansos mencapai Rp 493,5 triliun, naik Rp 20,5 triliun dari APBN 2023, yakni Rp 476 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1) mengatakan bahwa bansos adalah salah satu program APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Selain itu, untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
