REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasihat keamanan nasional Donald Trump mengatakan mantan presiden AS itu akan mendorong perubahan di NATO bila Trump kembali terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini dapat membuat sejumlah negara anggota Organisasi Pertahanan Atlantik Utara itu kehilangan perlindungan dalam menghadapi ancaman Rusia.
Mantan Kepala Staf untuk Dewan Keamanan pemerintah Trump, purnawirawan Letnan Jenderal Keith Kellogg mengatakan bila 31 negara anggota NATO gagal mengalokasikan 2 persen dari total Produk Domestik Bruto mereka ke pertahanan seperti yang disepakati. Ia akan mendukung penghapusan Pasal 5 dalam Perjanjian Atlantik Utara.
Pasal 5 menyebutkan serangan ke salah satu anggota NATO merupakan serangan ke semua anggota. Semua negara anggota harus merespon dengan tepat. Tanpa perlindungan itu tidak ada jaminan negara yang diserang akan mendapat bantuan dari negara NATO lain.
"Dari tempat saya berasal, aliansi itu penting, tapi bila Anda bagian dari aliansi, berkontribusilah pada aliansi, menjadi bagian dari aliansi," kata Kellogg, Senin (13/2/2024). Trump dikecam Presiden AS Joe Biden dan pejabat negara Barat setelah ia mengatakan ia tidak akan membantu sekutu NATO yang gagal mengalokasikan anggaran pertahanan ke tingkat yang sudah disepakati.
Dalam kampanyenya akhir pekan lalu ia juga mendorong Rusia untuk menyerang mereka. Kellogg menolak mengatakan apakah ia sudah membahas usulan ini dengan Trump. Meski ia mengatakan mereka kerap mendiskusikan masa depan NATO. Trump hampir mengamankan tempat sebagai kandidat calon presiden pemilihan umum 5 November mendatang.
Kellogg mengatakan, bila Trump menang ia akan menyarankan pertemuan NATO pada Juni 2025 untuk membahas masa depan aliansi itu. Ia mengatakan NATO dapat menjadi "aliansi berjenjang" di mana perlindungan diberikan sesuai dengan kepatuhan mereka pada pasal-pasal pendiri NATO.
Tim kampanye Trump tidak menanggapi permintaan komentar tapi sebelumnya mengidentifikasi Kellogg sebagai penasihat kebijakan yang dapat berperan di pemerintahan Trump. Trump dan sekutu-sekutunya memberi sinyal mereka ingin mengubah komitmen lama AS pada NATO dan sudah lama mengeluhkan negara anggota Eropa tidak membayar bagian mereka.
Selain kehilangan perlindungan Pasal 5, Kellogg mengatakan sanksi lebih ringan yang dapat diterapkan adalah menghilangkan akses pelatihan atau peralatan militer. Ia menambahkan negara-negara anggota NATO harus merasa bebas dapat keluar dari aliansi itu.
"Bila Presiden Trump terpilih kembali, setelah pemilu selesai, saya akan memberi semua orang apa yang kami sebut perintah peringatan. Saya mungkin akan mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk memberi mereka waktu persiapan sehingga kita dapat membahasnya pada bulan Juni," kata Kellogg.
"Saya pikir ini percakapan yang sangat dewasa yang dapat dilakukan, dan salah satu dari banyak percakapan keamanan nasional yang kami perlukan," tambahnya. Kellogg mengatakan bila Pasal 3 Perjanjian Atlantik Utara tidak dihormati. Perlindungan yang diberikan pada Pasal 5 seharusnya dapat dicabut secara otomatis.
Pasal 3 menyatakan negara anggota NATO harus melakukan upaya yang tepat untuk mengembangkan kemampuan pertahanan individunya sendiri. Sementara Pasal 3 tidak mengungkapkan negara harus menghabiskan 2 persen dari PDB mereka untuk pertahanan, janji negara anggota NATO yang disepakati dalam pertemuan di Wales pada 2014.
Berdasarkan estimasi NATO pada Juli tahun lalu 11 dari 31 negara anggota sudah mencapai target itu pada tahun 2023. Termasuk AS, Inggris dan beberapa negara Eropa timur yang berbatasan dengan Rusia.
"Semua orang memahami Pasal 5, serangan ke satu merupakan serangan ke semua, tapi mereka melupakan pasal-pasal lain yang ada di bawah atau atasnya, satu untuk semua itu Pasal 3," kata Kellogg.
Pada Desember lalu penasihat keamanan nasional Trump dari 2019 sampai 2021, Robert O'Brien yang masih membahas isu kebijakan luar negeri dengan mantan presiden itu mengatakan memberlakukan tarif perdagangan pada negara-negara NATO yang tidak mengalokasikan 2 persen PDB mereka untuk pertahanan kemungkinan salah satu kebijakan yang akan diambil Trump bila ia menang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika