REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota parlemen Eropa mendukung aturan baru yang dirancang untuk mengurangi tumpukan pakaian bekas dan limbah tekstil lainnya yang dihasilkan di Uni Eropa setiap tahun. Aturan yang lebih ketat ini juga memaksa produsen untuk mengatasi masalah yang terus meningkat dengan biaya sendiri.
Komite lingkungan Parlemen Eropa merevisi EU Waste Framework Directive (WFD) yang ditargetkan secara khusus untuk mengatasi masalah limbah tekstil dan makanan yang terus meningkat, dengan 72 mendukung dan hanya 3 yang menentang.
"Pemungutan suara ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kita harus memprioritaskan praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak buruk dari fast fashion terhadap planet kita," kata Malte Gallee dari Partai Hijau Jerman, yang merupakan negosiator utama Partai Hijau dalam proposal tersebut.
"Dengan mengatasi praktik-praktik yang merusak dalam industri ini, seperti produksi berlebih, limbah yang berlebihan, dan eksploitasi sumber daya, kami mengambil langkah tegas menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," ungkap Gallee seperti dilansir Euronews, Sabtu (17/2/2024).
Uni Eropa menghasilkan 12,6 juta ton limbah tekstil setiap tahun, dengan sebagian besar dibakar, diekspor, atau berakhir di tempat pembuangan akhir, menurut European Environment Agency (EEA). Pakaian dan alas kaki saja menghasilkan 5,2 juta ton, setara dengan 12 kilogram sampah per orang setiap tahunnya. Hanya 22 persen dari sampah ini yang dikumpulkan secara terpisah untuk digunakan kembali atau didaur ulang.
Meskipun proposal komisi tidak menetapkan target yang jelas untuk pencegahan limbah tekstil, anggota parlemen telah memasukkan ketentuan hukum yang mengharuskan eksekutif Uni Eropa untuk menetapkan aturan lebih lanjut pada Desember 2024, serta menerapkan prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR). Pada dasarnya, komisi akan ditugaskan untuk menilai target kinerja limbah mulai dari pencegahan, pengumpulan, dan penggunaan kembali.
Satu tambahan khusus yang diminta oleh anggota parlemen adalah mewajibkan negara-negara Uni Eropa untuk membuat sebuah sistem pada Januari 2025, guna mengumpulkan tekstil secara terpisah dalam limbah kota, dengan cara yang sama seperti plastik dan logam yang biasanya dikantongi untuk didaur ulang. Tekstil seperti pakaian dan aksesori, selimut, sprei, gorden, topi, alas kaki, kasur, dan karpet akan dipertimbangkan untuk dipilah.
Anna Zalewska (ECR/Polandia), yang ditugaskan untuk mengarahkan proposal melalui parlemen dan menulis draf laporan yang diadopsi, mencatat bahwa infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan pengumpulan terpisah perlu diselaraskan dengan pemilahan sampah kota yang tercampur secara lebih efisien. Ini dinilai penting untuk menjamin bahwa semua produk yang layak didaur ulang dapat diambil sebelum berakhir di insinerator atau TPA.
Aspek reformasi ini telah meresahkan bisnis insinerator. Patrick Clerens, sekretaris jenderal European Suppliers of Waste-to-Energy Technology (ESWET), menyatakan keprihatinan dan kekecewaan atas dampak potensial dari penerapan infrastruktur pemilahan sampah tambahan yang sejalan dengan posisi yang diadopsi oleh komite. Dia menunjuk pada fakta bahwa tidak ada penilaian dampak yang dilakukan sebelum anggota parlemen setuju untuk mendorong pemilahan sampah campuran kota.
"Selain mahal, hal ini akan meningkatkan konsumsi energi dan sumber daya, dan merupakan hal yang gegabah untuk mengusulkan skema seperti itu tanpa memperkirakan biaya keuangan dan lingkungannya," kata Clerens, mengutip perkiraan bahwa 60 juta ton kapasitas infrastruktur akan dibutuhkan berdasarkan amandemen yang diminta oleh para anggota parlemen dalam laporan mereka.
Theresa Morsen, seorang petugas kebijakan di kelompok kampanye Zero Waste Europe, mendukung usulan agar produsen tekstil membayar pengelolaan limbah mereka. Namun menurut Morsen, hal itu tidak cukup untuk membawa perubahan dalam model konsumsi yang berlaku.
"Revisi ini bisa menjadi awal dari tindakan Uni Eropa dalam hal fesyen cepat. Kami membutuhkan sinyal peraturan yang lebih kuat, termasuk target pengurangan limbah tekstil dan skema EPR yang memberi insentif untuk menempatkan volume yang lebih rendah di pasar serta mendukung perbaikan dan penggunaan kembali secara lokal," kata Morsen.
Komite lingkungan juga setuju bahwa target yang mengikat secara hukum untuk mengurangi limbah makanan pada tahun 2030 harus ditingkatkan: dua kali lipat menjadi 20 persen di sektor pengolahan, dan naik sepuluh poin menjadi 40 persen di sektor ritel dan restoran dan rumah tangga.
Parlemen Eropa secara keseluruhan dijadwalkan untuk menyelesaikan posisinya pada RUU tersebut selama sesi pleno Maret 2024. Negosiasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa kemungkinan besar akan dilakukan setelah pemilihan umum Uni Eropa pada bulan Juni, dengan Dewan Uni Eropa belum dapat menengahi kesepakatan antarpemerintah mengenai reformasi yang diusulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika