REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB alternatif yang menyerukan gencatan senjata sementara dalam perang Gaza dan menolak serangan darat masif Israel ke Rafah. Washington menghindari penggunaan kata gencatan senjata pada setiap langkah PBB terhadap perang Israel di Gaza.
Namun, teks dokumen terbaru mencerminkan perkataan Presiden AS Joe Biden saat ia berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu. "Berdasarkan situasi yang terjadi saat ini serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan kerugiaan pada sipil dan pengungsian lebih lanjut termasuk potensi ke negara tetangga," kata AS dalam dokumen yang dilihat kantor berita Reuters, Senin (19/2/2024).
Israel berencana menyerang Rafah, tempat lebih dari satu juta dari 2,3 juta populasi Gaza mengungsi. Masyarakat internasional sudah mengungkapkan kekhawatiran langkah tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.
"Langkah tersebut akan berdampak serius pada perdamaian dan keamanan kawasan, dan oleh karena itu serangan darat besar-besaran tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini," kata AS dalam dokumen tersebut.
Belum diketahui kapan atau apakah akan ada pemungutan suara untuk resolusi tersebut. Resolusi bisa diadopsi bila mendapatkan sembilan suara dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau Cina. AS mengusulkan resolusinya setelah Aljazair meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara untuk meloloskan rancangan resolusi gencatan senjata perang Israel di Gaza yang mereka usulkan.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memberi sinyal akan memveto resolusi tersebut. Aljazair sudah mengajukan rancangan resolusi mereka lebih dua pekan yang lalu. Namun menurut Thomas-Greenfield teks dalam resolusi itu dapat membahayakan "negosiasi sensitif" mengenai pembebasan sandera.
Saat ini AS, Mesir, Israel dan Qatar sedang merundingkan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang masih ditawan Hamas. Washington biasanya melindungi Israel dari tindakan PBB dan sejak 7 Oktober 2023 sudah memveto dua resolusi gencatan senjata.
Namun dua kali abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi untuk meningkatkan bantuan dan menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza. Resolusi AS juga akan menolak "langkah semua pihak yang mengurangi teritori Gaza, baik secara permanen maupun sementara.
Termasuk melalui zona penyangga yang resmi maupun tidak resmi, serta penghancuran sistematis dan meluas pada infrastruktur sipil. Pada Desember lalu dilaporkan Israel memberitahu beberapa negara Arab mereka ingin membangun zona penyangga di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan ke dalam proposal pasca-perang.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban jiwa dalam serangan Israel tembus 29 ribu orang. Pada Desember lalu lebih dari dua pertiga dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB mendukung gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.
Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat tapi memiliki bobot politik karena mencerminkan pandangan dunia mengenai perang itu. Sudah lama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak gencatan senjata di Gaza. Pekan lalu kepala lembaga bantuan kemanusiaan PBB Martin Griffith memperingatkan operasi militer ke Rafah dapat mengarah pada pembantaian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika