REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin tambahan impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pun menyoroti keluarnya izin rekomendasi impor beras ini bersamaan dengan dimulainya panen di berbagai daerah.
"Jika dipaksakan impor pada saat panen raya tentu pemerintah menjadi tidak adil bagi petani," ujar Koordinator KRKP Said Abdullah kepada Republika, Selasa (5/3/2024).
Said mengatakan, impor selalu memberikan dampak psikologis pada pasar dan juga petani. Ia mencontohkan isu impor beras beberapa waktu terakhir dan diikuti panen di titik-titik terbatas mulai menekan harga gabah dan beras. Karenanya, rencana impor tambahan ini juga akan memberikan tekanan pada harga karena ketersediaan beras menjadi melimpah dan berdampak ke petani.
"Persoalannya tentu saja bukan hanya pada penurunan harga beras di tingkat konsumen dengan adanya impor ini tapi juga memberikan dampak pada harga gabah di tingkat petani. Selama ini impor beras melahirkan penurunan harga gabah sampai dengan Rp 1.000 per kilogram," ujar Said.
Ia menilai kebijakan tambahan impor ini pada akhirnya merugikan petani, meskipun berdampak ke penurunan harga beras. Untuk itu, ia mendorong pemerintah cermat dalam menyusun dan menghitung rencana masuknya beras impor.
"Jangan sampai beras impor masuk pada saat panen raya terjadi. Penurunan harga gabah akan langsung terjadi. Padahal panen raya merupakan harapan bagi petani untuk mendapatkan pendapatan/hasil yang baik," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, persetujuan impor tersebut menambah jumlah impor beras 2 juta ton yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah.
“Kementerian Perdagangan sudah menerbitkan persetujuan impor untuk penugasan Bulog. Yang pertama dengan 2 juta ton (beras) untuk 2024, penugasannya sudah dikeluarkan, untuk tambahan impor 1,6 (juta ton) juga. Untuk tambahan impor 1,6 juta ton juga persetujuan impornya sudah diterbitkan,” kata Isy saat Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Isy menjelaskan, penambahan impor beras memang diperlukan guna menjaga ketersediaan pasokan pangan dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN). Berdasarkan survei Kemendag, Isy memprediksi adanya lonjakan permintaan hingga 45,13 persen selama periode Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
Berdasarkan laporan Perum Bulog, hingga saat ini realisasi impor beras telah mencapai 500 ribu ton. “Bahkan dari laporan yang disampaikan oleh Bulog, realisasinya sudah mencapai lebih dari 500 ribu ton (beras) pada triwulan pertama ini,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika