REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat (AS) merevisi teks rancangan resolusi perang Israel-Hamas di Dewan Keamanan PBB. Pada Rabu (6/3/2024) kantor berita Reuters melaporkan kini resolusi itu mendukung "gencatan senjata enam pekan secepatnya di Gaza bersamaan dengan pembebasan semua sandera."
Revisi ketiga resolusi yang diusulkan AS dua pekan lalu mencerminkan pernyataan keras Wakil Presiden AS Kamala Harris mengenai situasi di Gaza. Sebelumnya dalam rancangan resolusi itu hanya mendukung "gencatan senjata sementara."
AS ingin semua dukungan gencatan senjata di Dewan Keamanan dikaitkan dengan pembebasan sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Israel mengklaim serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu menewaskan 1.200 orang. Kelompok perjuangan pembebasan Palestina itu juga menculik 253 sandera.
Sebelumnya Washington selalu menolak menggunakan kata gencatan senjata. AS memveto tiga rancangan resolusi perang Israel di Gaza dua diantaranya menuntut gencatan senjata secepatnya. Dalam veto terbarunya AS mengatakan tindakan Dewan Keamanan dapat membahayakan perundingan jeda pertempuran dan pembebasan yang dimediasi AS, Mesir dan Qatar.
Pada Selasa (5/2/2024) Presiden AS Joe Biden mengatakan keputusan untuk menerima kesepakatan gencatan senjata ada di tangan Hamas. Sementara perundingan memasuki hari ketiga tanpa ada tanda-tanda terobosan.
Dalam sejarahnya AS selalu melindungi Israel di PBB, tetapi juga dua kali abstain, sehingga memungkinkan Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda pertempuran yang lebih lama. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel ke kantong pemukiman itu sudah menewaskan lebih dari 30 ribu warga Palestina dan diperkirakan masih terdapat ribuan lainnya yang tewas tertimbun reruntuhan.
Washington meningkatkan tekanan terhadap sekutunya, Israel, untuk berbuat lebih banyak guna mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Di mana PBB memperingatkan seperempat dari 2,3 juta orang di daerah kantong tersebut berada di ambang kelaparan.
Dalam rancangan resolusinya AS mengatakan mereka berencana untuk memberikan waktu untuk negosiasi dan tidak akan terburu-buru melakukan pemungutan suara. Agar dapat disahkan, resolusi membutuhkan setidaknya sembilan suara dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, atau Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika