REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merespons soal menurunnya angka pernikahan di usia Indonesia selama satu dekade terakhir. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengamini adanya data tersebut.

"Saya benarkan data tadi karena kemudian saya kroscek ke masing-masing provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Banten dan seterusnya kita kroscek ternyata betul jumlahnya 1.544.571," kata Hasto dalam diskusi bertajuk 'Strategi Indonesia Turunkan Stunting', Jumat (8/3/2024).

Namun menurut Hasto angka tersebut hanya berdasarkan data di Surat Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Jika ditambah dengan yang non-Muslim maka berada di angka 1,7 juta.

"Kalau 10 persennya ini 1,5 juta 10 persennya 150 ribu. Berarti kalau 15 persennya sekitar 225 ribu, jadi yang nikah tidak 1,5 juta tapi kemungkinan bisa jadi yang nikah itu 1,7 kalau dengan non-Muslim," ucapnya.

Hasto mengungkapkan dirinya juga telah mempresentasikan data yang dimiliki BKKBN tersebut kepada Menteri Kesehatan. Hasilnya sama dengan data yang diperoleh menkes.

"Komentar saya terkait data itu saya ikut mengamini karena cocok dengan data yang ada," ungkapnya.

Hasto mengatakan BKKBN bertugas untuk menjaga agar pertumbuhan penduduk seimbang. Menyikapi fenomena tersebut, BKKBN akan memetakan wilayah mana saja yang presentase angka menurunnya paling besar.

"Kedua, BKKBN akan melihat TFR (Total Fertility Rate) di daerah itu, kalau TFR nya daerah itu tinggi pernikahannya menurun ya kita syukuri, artinya mendukung TFR yang tinggi tadi bisa menurun karena penduduk tumbuh seimbang," tuturnya. 

"Jadi tidak semua dengan kebijakan yang sama. Kami akan lihat satu per .satu masing-masing provinsi," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika