REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengatakan pembatasan bantuan kemanusiaan yang diterapkan Israel ke Gaza mungkin bagian taktik untuk menciptakan kelaparan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
Pernyataan keras ini disampaikan setelah laporan yang didukung PBB yang mengatakan kemungkinan kelaparan akan terjadi di seluruh Gaza bila perang yang sudah berlangsung selama lima bulan tidak berhenti.
"Besarnya pembatasan bantuan untuk masuk Gaza yang terus dilakukan Israel, bersamaan dengan cara mereka melanjutkan pertempuran, mungkin masuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang, yang mana merupakan kejahatan perang," kata Turk, Selasa (19/3/2024).
Sementara lembaga kemanusiaan mengatakan Israel memblokade Gaza. Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mereka memfasilitasi bantuan dan melemparkan kesalahan pada PBB dan kelompok-kelompok kemanusiaan atas masalah kuantitas dan kecepatan pengiriman bantuan. "PBB harus meningkatnya tindakannya," kata misi diplomasi Israel di Jenewa dalam merespon pernyataan Turk.
Turk sebagai kekuatan pendudukan di Gaza, Israel berkewajiban memastikan ketersediaan makanan dan layanan kesehatan pada populasi serta memfasilitasi kerja organisasi kemanusiaan yang mencoba mengirimkan bantuan. Pada Senin (18/3/2024) kemarin Integrated Food Security Phase Classification (IPC) melaporkan, malnutrisi dan kerawanan pangan di Gaza utara melampaui tingkat kelaparan.
"Mekanisme penanggulangan yang kami lihat beberapa pekan, bahkan bulan terakhir, warga memakan pakan burung, pakan ternak, dan rumput," kata juru bicara Kantor Kemanusiaan PBB (OCHA) Jens Laerke. "Mereka sudah mengkonsumsinya. Kita sudah melampaui itu. Tidak ada lagi yang tersisa," katanya.
Turk mengatakan krisis ini "buatan manusia" dan mendesak semua negara terus menekan Israel untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza. "Mereka membutuhkan pemulihan layanan dasar penuh, termasuk pasokan makanan, air, listrik dan bahan bakar," kata Turk.