REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan siap memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk didengar keterangannya dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat (5/4).
"Iyalah hadir wong diundang. Apalagi, kalau kalian (media) yang ngundang, pasti hadir saya," kata Muhadjir ditemui usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Baca: Dandim Penjaga Jakarta Pusat Naik Pangkat Jadi Kolonel
Muhadjir mengaku sudah menerima undangan dari MK sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya. "Sudah, sudah terima," ujarnya.
Menurut Muhadjir, tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi undangan MK tersebut. Adapun menteri diundang MK untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait bansos. "Enggak ada persiapan, kan mau ditanyakan semua yang selama ini sudah kami lakukan saja," katanya.
Muhadjir juga menyampaikan sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenuhi undangan MK tersebut. Dia mengaku, sudah mendapatkan izin dari RI 1. "Iyalah menteri kan pembantu presiden," kata eks mendikbud tersebut.
Baca: Prabowo Tinjau SMP di Beijing yang Sediakan Makan Siang Gratis
Bahkan, Muhadjir harus membatalkan perjalanan ke Mesir untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Mesir dan Sudan yang dilepas oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Seharusnya, ia ikut dalam rombongan, namun batal karena ada undangan MK.
"Insya Allah hadir. Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden. Akan tetapi, karena ada panggilan dari MK, saya putuskan untuk memenuhi panggilan," ujar Muhadjir.
Sebelumnya, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat. "Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ketua MK, Suhartoyo.
Selain Muhadjir, tiga menteri lain yang dipanggil adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
