REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemberian vaksin kepada masyarakat, untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia.
"Kami meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan, untuk mulai menyosialisasikan pemberian vaksin dengue kepada masyarakat, dengan sasaran kelompok usia 6-45 tahun baik yang belum pernah terinfeksi maupun yang sudah pernah terinfeksi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Menurut dia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), juga menyarakan pemberian vaksin merupakan langkah preventif mencegah penyebaran virus dengue.
Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat hingga pekan ke-15 tahun 2024, tercatat 62 ribu kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Dari kasus tersebut, terdapat 475 pasien di antaranya meninggal dunia.
"Kami meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan untuk serius dalam melakukan penanganan hingga pengendalian kasus demam dengue, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah dengan kasus DBD yang tinggi," katanya menegaskan.
Selain itu, dia meminta Kemenkes untuk benar-benar menyoroti tren peningkatan kasus DBD tersebut, dan terus melakukan berbagai upaya/langkah dalam mencegah lonjakan kasus demam dengue. Salah satunya dengan menginstruksikan pemerintah daerah, agar mengeluarkan surat edaran perihal kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD utamanya di wilayah dengan kasus yang tinggi.
Dia juga endorong Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan IDI untuk terus memasifkan sosialisasi serta edukasi pencegahan penularan demam dengue, salah satunya dengan menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus melalui gerakan satu rumah satu Jumantik utamanya di lingkungan yang padat penduduk.
"Kami juga mengingatkan masyarakat, meskipun DBD dapat disembuhkan, namun masyarakat tetap perlu mewaspadai komplikasi DBD yang bisa memicu kematian yakni Dengue Shock Syndrome (DSS) karena terlambat mendapatkan penanganan," pesannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika