REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa komunikasi antara pihaknya dengan partai politik lain sering terjadi. Termasuk komunikasi informal dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Adapun hubungan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri juga disebutnya berlangsung baik. Bahkan, ia menyebut tak ada perselisihan di antara keduanya.
"Jadi sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi, saya pikir nggak ada yang perlu direkonsiliasi. Karena tidak pernah ada yang namanya perselisihan, yang namanya perpecahan antara kedua tokoh ini," ujar Dasco di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Prabowo sendiri sangat menghormati Ketua Umum PDIP itu. Ia belum memastikan waktu pertemuan keduanya, tapi Dasco mengatakan bahwa komunikasi akan intensif usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya belum tahu, karena itu komunikasi-komunikasi ini akan jalan setelah MK," ujar Dasco.
Sebelumnya, Senior Partai Golkar, Idrus Marham yakin akan terwujudnya pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurutnya, pertemuan kedua tokoh tersebut tinggal menunggu momentum saja.
Adapun saat ini, ia menilai adanya sejumlah alasan mengapa kedua tokoh tersebut belum bertemu. Pertama adalah suara dari pendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang perlu dijaga terlebih dahulu.
Kedua adalah pertimbangan politik praktis. Sebab dalam kubu pengusung Ganjar-Mahfud, terdapat pula Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
"Kalau gabung misalkan seperti apa? harmonisasinya seperti apa? dan lain-lain, dan sebagainya, polanya seperti apa. Nah ini semua pertimbangan-pertimbangan politik praktis yang belum tuntas, sehingga momentumnya belum ada," ujar Idrus.
Terakhir adalah proses sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah adanya putusan tersebut, ia yakin akan ada perkembangan signifikan terkait wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati.
"Ini semua pertimbangan-pertimbangan yang harus dijadikan dasar untuk menentukan, apakah sudah timingnya atau momentumnya sudah tepat, atau tidak. Karena kalau bicara strategi politik itu bukan bicara salah benar, tapi bicara efektif atau tidak efektif," ujar mantan sekretaris jenderal Partai Golkar itu.