Jumat 19 Apr 2024 03:28 WIB

ASEAN Desak Penghentian Kekerasan Terkait Konflik di Myanmar  

ASEAN tidak menginginkan dampak kemanusiaan lebih lanjut akibat meningkatnya konflik.

Anak-anak di kamp pengungsi internal (IDP) Thet Kel Pyin di Sittwe, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, (ilustrasi)
Foto: EPA-EFE/NYUNT WIN
Anak-anak di kamp pengungsi internal (IDP) Thet Kel Pyin di Sittwe, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negara-negara anggota ASEAN mendesak semua pihak untuk segera menghentikan kekerasan, menahan diri, serta menjunjung hukum humaniter internasional terkait konflik di sepanjang wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand.

“Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meredakan ketegangan dan menjamin perdamaian. perlindungan dan keselamatan seluruh warga sipil, termasuk warga negara asing dan warga negara negara anggota ASEAN,” kata pernyataan bersama Menteri Luar Negeri ASEAN yang diterima di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Menteri Luar Negeri ASEAN menyampaikan keprihatinan atas konflik Myanmar termasuk di Negara Bagian Rakhine, Myanmar yang menyebabkan pengungsian warga sipil. ASEAN tidak menginginkan adanya dampak kemanusiaan lebih lanjut akibat meningkatnya segala bentuk konflik.

“Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk memitigasi dampak konflik terhadap warga sipil, termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” ucap pernyataan itu.

Kepastian pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan aman kepada semua yang membutuhkan di Myanmar tanpa diskriminasi juga menjadi hal yang ditegaskan oleh organisasi kawasan tersebut.

Termasuk juga seruan mobilisasi dukungan terhadap upaya perundingan kemanusiaan dalam mengatasi konsekuensi kemanusiaan di Myanmar dan dialog nasional yang inklusif menuju solusi politik yang tahan lama dan komprehensif di Myanmar.

ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk membantu Myanmar dalam menemukan solusi dengan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penerapan Konsensus Lima Poin secara penuh dan cepat secara keseluruhan.

Hal itu lantaran Konsensus Lima Poin dinilai penting dalam membantu masyarakat Myanmar mencapai perdamaian yang inklusif dan tahan lama demi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.

“Kami mendukung upaya berkelanjutan AHA Centre, serta inisiatif kemanusiaan lintas batas Thailand, yang sejalan dengan Konsensus Lima Poin dan dikoordinasikan dengan Ketua ASEAN melalui Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar,” tegas pernyataan itu.

Adapun 25 warga sipil etnis Rohingya tewas dan ribuan lainnya terpaksa meninggalkan rumah akibat serangan Junta Militer Myanmar pada akhir pekan lalu. Serangan yang dilancarkan di negara bagian Rakhine itu dilakukan melalui serangan udara dan artileri berat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement