REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada 24, 25, 26 Mei 2024. Salah satu yang akan dibahas adalah peluang untuk berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa rakernas akan menjadi forum untuk mendengarkan aspirasi dari pengurus partai berlambang kepala banteng itu. Di mana aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

"Hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar, berlaku apa yang kami sebut hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Maka dengan itu, dengan arahan Ibu Megawati dalam Rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional yang Insya Allah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," ujar Basarah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.

Rakernas juga akan menjadi forum musyawarah untuk menentukan sikap PDIP ke depan. Namun, segala keputusan tetap berada di tangan Megawati selaku pemegang mandat dari Kongres V PDIP.

"Pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujar Basarah.

Adapun sebelumnya, seluruh ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD diketahui berkumpul di kediaman Megawati usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang yang menjelaskan sedikit isi pertemuan tersebut.

Ia mengungkapkan, kehadiran mereka di kediaman Megawati untuk merespon putusan MK tersebut. Selain itu, mereka disebut membicarakan kemungkinan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Itu (oposisi atau tidak) yang sedang kita bicarakan. Jadi saya tidak bisa membicarakan hal ini, karena ada di antara kita yang wajib untuk sebagai speaker, sebagai pembicara yang harus melakukan sesuai mekanisme kerja sama politik kita ini," ujar OSO di depan kediaman Megawati, Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika