REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan digital dengan menyelenggarakan side event 57th APEC SMEWG, Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy. Itu guna meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kegiatan yang diselenggarakan di Merusaka Hotel Nusa Dua Bali, pada 23 April 2024 ini, dihadiri oleh 150 peserta yang melibatkan para pembuat kebijakan lintas ekonomi APEC, akademisi, penyedia layanan digital keuangan, dan organisasi internasional, serta pembicara dan moderator dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Kemudian perwakilan dari APEC-Canada Growing Business Partnership (APF) Canada, Asian Development Bank (ADB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ANGIN, Bank Rakyat Indonesia, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop Herbert HO Siagian menyampaikan, saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu penting. Mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC. 

Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, kata dia, perlu didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB. “Tujuan dari forum policy dialogue ini adalah menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (23/4/2024).