Hukum AS menetapkan Washington tidak dapat mendanai badan PBB mana pun jika badan tersebut memberikan keanggotaan penuh kepada kelompok mana pun yang tidak memiliki “atribut kenegaraan yang diakui secara internasional”.

Resolusi yang akan diputuskan anggota Majelis Umum pada Jumat (10/5/2024) ini, akan berfungsi sebagai survei global mengenai dukungan terhadap upaya Palestina. Jika disetujui, resolusi tersebut akan merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB “mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik”, setelah bulan lalu AS memveto permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Setiap permohonan untuk menjadi anggota penuh membutuhkan persetujuan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB dan kemudian Majelis Umum.