REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu mundurnya kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono beserta sang wakil Dhonny Rahajoe memicu beragam spekulasi. Dari mulai soal ketidaksiapan IKN, masalah anggaran, hingga persoalan tanah. 

Kendati pemerintah telah memastikan bahwa mundurnya Bambang dan Dhonny tidak akan mempengaruhi proses pengerjaan IKN, namun tetap saja masalah ini bisa menjadi bola liar. 

Ragam komentar di media sosial dan penilaian negatif publik terhadap isu ini bisa mempengaruhi para investor yang ingin diharapkan bisa memberikan sumbangsih besar di IKN.  Terlebih persoalan investasi dan tanah menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan saat Bambang menjabat. 

Beragam groundbreaking yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri dan relaksasi aturan maupun pemberian insentif belum bisa memberikan efek domino untuk mendongkrak investor asing masuk dalam pengerjaan IKN.  

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto mengingatkan agar pemerintah meyakinkan publik serta investor soal mundurnya dua pejabat Otorita IKN bukan disebabkan persoalan manajemen internal Otorita IKN. 

"Ada dua hal yang harus pemerintah lakukan terkait komunikasi publik. Pertama, pemerintah harus meyakinkan publik terutama investor bahwa mundurnya dua petinggi ini bukan disebabkan karena masalah manajemen di internal Otoritas IKN," ujar Agus kepada Antara di Jakarta, Senin.

Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan untuk meredam isu liar yang bisa saja muncul soal kelanjutan pembangunan. 

Hal kedua, dia juga mengusulkan agar pemerintah meyakinkan para investor bahwa mundurnya dua petinggi ini tidak akan menghambat penyelesaian pembangunan IKN. Pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan dan kualitas yang ditetapkan.

Pembangunan IKN dimulai sejak 2022 dan telah dijamin oleh Undang-Undang. Pembanguan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama ditargetkan dapat selesai pada 2024.  

Adapun total nilai pembangunan IKN ditaksir mencapai Rp 466 triliun yang bersumber dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi secara langsung. 

Pada 2023, nilai uang yang dikucurkan dari APBN mencapai Rp 26,7 triliun. Adapun secara total dari 2022 sampai Februari 2024 nilai anggaran dari APBN yang dikucurkan telah mencapai Rp 71,8 triliun. 

Anggaran itu dibutuhkan buat pembangunan Istana Negara, Kawasan permukiman kementerian, rumah susun ASN, jalan tol, Bendungan Sepaku hingga  pengerjaan Gedung otoritas IKN. 

Akui masalah investasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ditunjuk untuk turun langsung oleh Presiden sebagai Plt Otoritas IKN pun mengakui masalah investasi tersebut. 

"Kita ditugaskan untuk mempercepat sesuai dengan grand design, pembangunan IKN dengan konsep, negara Nusa Rimba, sekarang masalahnya ini di tanah dan investasi," ujar Basuki saat memberikan keterangan pers, Senin (3/6/2024). 

Menurut Basuki, masalah investasi hadir karena muncul beragam pertanyaan, apakah lahan ini dijual, disewa atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Kami ingin mempercepat itu, sehingga investor tak ragu lagi," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika