Menurut Lukman, memang ada sebuah kisah yang sangat populer mengenai betapa bersemangatnya Hatta mementahkan keputusan BPUPK, yaitu karena pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 dia menerima telepon dari Nishiyama, pembantu Admiral Maeda. Isi telepon itu menanyakan kesediaan Hatta menerima opsir Kaigun (Angkatan Laut) yang akan mengemukakan hal penting bagi Indonesia.
"Hatta mengatakan, Nishiyama nanti akan menjadi penerjemah. Dari perwira Angkatan Laut Jepang itu—yang aku lupa namanya—Hatta mendapat informasi bahwa pencantuman kata-kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya' menyebabkan mereka yang beragama Kristen (Protestan dan Katolik) di daerah Kaigun di Indonesia timur merasa didiskriminasi dalam negara baru yang akan dibentuk kalau tujuh kata-kata itu tetap tercantum dalam Undang-Undang Dasar," ujar Lukman.
Menurut perwira Angkatan Laut Jepang itu, kalangan Nasrani lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia kalau tujuh kata tersebut dipertahankan.
"Hatta terpengaruh oleh informasi tersebut. Keesokan harinya, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta memanggil anggota PPKI yang dapat dianggap wakil-wakil umat Islam untuk membicarakan kembali rumusan 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'," kata Lukman.
Maka, lajutnya, hasil lobi mendadak Hatta itu mewujud diubahnya rumusan ketentuan di preambul (atau sila pertama Pancasila--Red) “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Selain itu, syarat presiden dan wakil presiden beragama Islam juga dihapus. Syaratnya cukup hanya orang Indonesia asli saja.
"Namun, syarat Indonesia asli pun di zaman reformasi kemudian dicoret juga dari aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar," ujar Lukman Hakiem.
