REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hasanul Rizqa, wartawan Republika.co.id
Frasa middle man atau pedagang perantara kembali mengemuka beberapa waktu belakangan. Ini tidak lepas dari penggerebekan dan penyegelan gudang sekaligus pabrik beras milik PT Indo Beras Unggul di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/7).
Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia ataupun Kementerian Pertanian menilai pengungkapkan itu menjadi bukti bisnis middle man meraup untung di atas normal benar-benar nyata. Khusus sembilan bahan pokok, keuntungan bisa Rp 463 triliun per tahun.
Sejatinya middle man telah lama ada dalam sejarah bangsa. Menurut sejarawan dari Yayasan Bung Karno Rushdy Husein, praktik semacam ini dapat ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Di sana, banyak pengusaha Cina yang terbatas pada usaha-usaha 'jembatan' tersebut.
Sebagai contoh pada pergudangan, penggilingan padi, peralatan pertanian, hingga pupuk dan pembasmi hama. "Itu semua mereka. Jadi, orang petani yang didominasi tetap saja sebagai petani," ujar Rushdy kepada Republika.co.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Bung Hatta lewat sistem koperasi yang dipelajari dari negara-negara Eropa, berupaya menghapus kaum perantara tersebut. Untuk itu, petani didorong untuk membangun kekuatan baru menjalankan 'jembatan' ini.
Namun, cita-cita Bung Hatta perlahan buyar karena pemerintah campur tangan terlalu dalam. Awalnya langkah ini, menurut Rushdy, ditujukan untuk menghambat perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui gerakan buruh. Namun, karena intervensi yang berlebih, membuat cita-cita Bung Hatta untuk menyosialisasikan pemikiran yang baik, terutama koperasi, punah.
Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Taufik Abdullah mengatakan, Bung Hatta tidak pernah membahas secara luas perihal ekonomi kaum pribumi kontra nonpribumi dalam hal ini pengusaha keturunan Cina. "Dia memang waktu jadi wakil presiden mengayomi semua," ujar Taufik kepada Republika.co.id di kantornya, akhir Juli lalu.
Justru, menurut Taufik, Mr Assaat selaku pemangku jabatan presiden RI pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, yang memperkenalkan agar pribumi bisa menandingi keturunan Cina. Ini tidak lepas dari latar belakang Assaat dari kalangan swasta. "Adapun Bung Hatta sebagai wakil presiden tak mungkin begitu," kata Taufik.
Lebih lanjut, dia pun memastikan sistem ekonomi koperasi sama sekali tidak bertujuan untuk mengeliminasi peran pengusaha keturunan Cina. Selain itu, tidak ada unsur politik di dalam kebijakan ini.
Taufik menilai, kebijakan Bung Hatta tersebut sebagai bagian dari strategi melawan kemiskinan sekaligus mempererat persaudaraan. "Setahu saya tidak ada kaitannya dengan Belanda dan sebagainya. Tidak melihat musuh. Tidak seperti SDI (Sarekat Dagang Islam), misalnya. Artinya, betul-betul persaudaraan," ujar Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika