REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, penunjukkan komisaris BUMN telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Arya menyebut nama-nama seperti Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama MIND ID hingga Condro Kirono sebagai Komisaris Pertamina merupakan individu yang kompeten dan dibutuhkan BUMN.

"Siapa yang berani mempertanyakan kemampuan Pak Fuad Bawazier, pengamat mana yang bisa mempertanyakan kemampuan beliau dalam mengawasi ini," ujar Arya di ruang media kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Arya mengatakan, Fuad memiliki rekam jejak yang panjang dalam sektor keuangan. Tak hanya menjadi Direktur Jenderal Pajak, Arya mengatakan Fuad juga merupakan mantan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Soeharto.

"Jadi kemampuan beliau sudah mumpuni. Kalau ada yang mempertanyakan berarti dia tidak tahu Fuad Bawazier, kita saja belajar dari dia," ucap pria kelahiran Sumatera Utara tersebut.

Begitu pun dengan Condro Kirono. Arya mengatakan pria yang pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri ini merupakan sosok yang dibutuhkan oleh Pertamina. Arya menilai kehadiran Condro akan semakin memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris terkait aspek hukum.

"Kebijakan di Pertamina memang membutuhkan orang yang punya pengalaman di kepolisian karena kita mau jaga BUMN dari sisi kepatuhan dan pengawasan hukumnya," lanjut Arya.

Lulusan teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu berharap masyarakat bisa melihat kinerja para komisaris baru tersebut. Arya memastikan pemilihan komisaris telah melalui berbagai tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

"Dulu ketika Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) diangkat jadi komut Pertamina pada ribut, tapi terbukti beliau 'keras' di Pertamina, semua mengakui. Artinya jangan curiga dulu lah," sambung Arya.

Berbeda dengan komisaris independen, lanjut Arya, posisi komisaris mewakili kepentingan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN. Arya mengatakan Kementerian BUMN tentu ingin memiliki orang yang mempunyai kesamaan visi dan misi dalam memajukan BUMN tersebut.

"Komut dan komisaris itu perwakilannya Kementerian BUMN untuk mengawasi. Kementerian BUMN punya arah sesuai arah pemerintahan, wajar dong komisarisnya dicari orang yang mengawasi sesuai dengan kebijakannya ini," kata Arya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika